Nostalgian Kuliner di Kota Palembang

Kerinduan itu segera menuntun kaki saya menyusuri tempat-tempat yang sedari kuliah dulu menjadi tempat pilihan saya bersama rekan-rekan menghabiskan akhir pekan atau sekadar mentraktir para sahabat. (*Prakoso Bhairawa Putera)

ARAH PERUBAHAN UU IPTEK

Namun, rencana perubahan tidak mencantumkan peneliti dan perekayasa sebagai bagian penting dari sumber daya.Padahal, pelaku aktivitas penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek terletak pada peneliti dan perekayasa.

Makam Kesultanan Palembang Darussalam

Masyarakat Palembang mengenal kompleks pemakaman ini dengan sebutan Kawah Tekurep. Nama tersebut berasal dari bentuk atap bangunan utama pemakaman yang berbentuk cungkup (kubah) melengkung berwarna hijau. (*Prakoso Bhairawa Putera)

Penyerahan Hadiah Pemenang LKTI Seskoal 2012

Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, SE., menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba karya tulis ilmiah dengan tema “Menuju Kejayaan NKRI sebagai Negara Kepulauan yang Bervisi Maritim”.

"MABUK OTDA" KETIKA DAERAH BARU (DINILAI) GAGAL

Gegap gempita otonomi ternyata membawa konsekuensi logis dengan perubahan dalam sistem pemerintahan daerah.(Esquire Indonesia, Juni 2013 *Prakoso Bhairawa Putera)

Pemberian Penghargaan dan Bedah Buku LIPI Press

Sejak berdirinya LIPI Press pada tahun 2012, lebih dari 9600 eksemplar buku dan jurnal terbitan LIPI Press telah didistribusikan ke lebih dari 30 kota di Indonesia yang meliputi 219 judul buku dan terbitan jurnal. Dalam 3 tahun terakhir ini, buku-buku terbitan terpilih sudah terdistribusi di beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand melalui ajang promosi buku tingkat regional dan internasional. Namun dari total terbitan LIPI yang telah terdistribusi kepada masyarakat pengguna tersebut, baru 34% diantaranya berupa buku, sehingga perlu ada upaya meningkatkan minat penulis/peneliti untuk menulis buku. 


Salah satu upaya yang dilakukan LIPI untuk meningkatkan minat penulis/peneliti menulis buku adalah dengan memberikan penghargaan dan bedah buku. Manfaatnya selain mempromosikan buku baru dan berbagi pengetahuan terkait konten buku kepada masyarakat, tentunya juga akan memotivasi peneliti dan sivitas LIPI lainnya untukmenulis buku. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan produktivitas Karya Tulis Ilmiah LIPI berupa buku. Adapun sasaran penghargaan dan bedah buku ini adalah terdiseminasikannya informasi dan pengetahuan buku LIPI Press kepada 60 peserta kegiatan/pembaca sasaran, terwujudnya kegairahan menulis buku bagi sivitas peneliti dalam rangka meningkatkan produktivitas tebitan buku Ilmiah LIPI, melalui pemberian penghargaan penulis buku sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan diperolehnya umpan balik yang berharga dari sisi penulis dan penerbit dari yang berupa saran ataupun kritik, serta perbaikan berkelanjutan untuk buku Terdapat dua kategori penilaian buku untuk pemberian penghargaan buku ini. Kategori pertama, adalah penghargaan untuk buku-buku terbaik yang diterbitkan oleh LIPI Press. Kategori kedua, adalah penghargaan untuk buku LIPI Press dengan distribusi/penjualan buku terbaik. 

Berdasarkan hasil penilaian berdasarkan kriteria, maka ditetapkan 4 (empat) penulis penerima penghargaan buku terbaik dengan empat peringkat nilai tertinggi. Buku-buku penerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut: 

  1. The Cham Diaspora in Southeast Asia. Social Integration and Transnational Networks. The Case of Cambodia Editor: Yekti Maunati dan Betti Rosita Sari 
  2. Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia Editor: Prakoso Bhairawa Putera 
  3. Bahasa, Kebudayaan, & Pandangan tentang Kebahasaan Masyarakat Etnik (Lokal) Kafoa di Alor Nusa Tenggara Timur Editor: Abdul Rahman Patji 
  4. The Mobility of Unskilled and Undocumented Migrants:Indonesian Workers in The Netherlands Editor: Amin Mudzakir 
dan penerima penghargaan buku terlaris adalah : Desentralisasi & Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Editor : Syamsuddin Haris


Kegiatan pemberian pengharaan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 mulai pukul 12.00. Acara dilaksanakan di Ruang Auditorium Gedung A PDII LIPI Lt.2, Jln. Jend. Gatot Subroto, No.10, Jakarta 12710 dan di hadiri sekitar 100 orang tamu undangan.  Dalam kesempatan ini, ePustaka LIPI Press yang berada di dalam aplikasi MOCO juga resmi di launching. Kelima buku yang mendapatkan penghargaan dari LIPI Press ini dapat di baca di ePustaka LIPI Press. Termasuk buku-buku LIPI Press yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang dapat membaca karya-karya peneliti Indonesia yang telah diterbitkan oleh LIPI Press baik secara fisik maupun digital.

Publikasi Semester 1 Tahun 2014

http://imediamu.com/wp-content/uploads/2013/10/digital-magazine.png
Wah,.tidak terasa sudah melewati semester pertama di tahun 2014. Enam bulan berlalu dan jejak-jejak publikasi belum sempat dibagi melalui blog ini. Nah, mumpung baru awal semester 2 di tahun 2014 maka tidak salah untuk berbagi lembaran-lembaran publikasi yang terbit di awal tahun ini.

Publikasi ini tidak hanya publikasi ilmiah saja (yang terbit di Jurnal ataupun Prosiding) tetapi ada juga publikasi di kolom opini pada media cetak.

Yup,.kita mulai ya,..

  1. "Penguatan (Kebijakan) Kemandirian Pangan" diterbitkan di kolom Opini Media Indonesia edisi Jumat 14 Februari 2014.
  2. "Menuju Litbang Berkelas Dunia" diterbitkan di kolom Opini Pikiran Rakyat, edisi Sabtu 22 Februari 2014
  3. "Manajemen Perubahan Tata Kelola Pada Pulau-Pulau Kecil Terdepan: Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010" diterbitkan di Jurnal Inovasi: Politik dan Kebijakan, Volume 11, No. 1/ Maret 2014: 70-82 (Prakoso Bhairawa Putera, dan Amelya Gustina)
  4. "Penguatan Inovasi “Repoeblik Telo” Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal" diterbitkan di Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X: hlm. 1927-1938 - ISBN: 978-979-799-776-2
Uhm,..baru empat hasil semester 1 di tahun 2014,..Semoga bisa publikasi yang lebih banyak di Semester 2 besok,..amien,..

dan "Selamat Idul Fitri ya,..Minal ‘Aidin wal Faizin ( من العائدين والفائزين ), Mohon Maaf Lahir Batin"

Salam,...

Penguatan (Kebijakan) Kemandirian Pangan


PEMERINTAH tidak belajar dari masa lalu dalam mengatasi persoalan pangan di negeri ini. Terbukti kebijakan impor kedelai bersamaan dengan panen raya, akibatnya kedelai lokal merana medio November 2013. Kini berulang, dengan gonjang ganjing masuknya beras impor Vietnam. Berdasarkan uji laboratorium oleh PT Sucofindo dan para ahli Institut Pertanian Bogor (IPB), beras tersebut memiliki kadar kepecahan di bawah 5% (tergolong premium). Kondisi ini dapat mengganggu pasar beras produksi lokal, yakni harga beras impor tersebut lebih murah dengan kualitas premium daripada beras medium lokal (Bulog).

Terlepas dari polemik impor beras, kebijakan impor ternyata menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi aman pangan. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan menunjukkan `kepanikan' (Fizzanty dan Aminullah, 2010). Yakni, ketika konsumsi semakin meningkat dan laju produksi dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan, mendorong pemerintah untuk melakukan impor. Bahkan memberi bebas bea masuk untuk pangan kedelai, misalnya. Kepanikan dalam merespons telah memperburuk kondisi penyediaan pangan nasional. Puncaknya ketika stok kedelai impor masih banyak di gudang seperti saat ini, dan adanya peningkatan produksi dalam negeri, importir melepas stok dengan harga murah. Konsumen dalam hal ini jelas diuntungkan, tetapi bagi petani lokal menjerit. Belum lagi persoalan beras impor yang dapat mematikan pasar beras produksi lokal.

Pilihan policy action

Pada konteks kekinian, pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila negara kuat. Negara kuat ialah negara yang mampu meningkatkan kapasitasnya untuk membangun kebijakan publik yang unggul. Kondisi ini mensyaratkan negara untuk membentuk `lingkungan' atau `iklim' yang membangun daya saing setiap aktor di dalamnya. Iklim itu diciptakan melalui kebijakan publik yang memberdayakan setiap elemen dalam negara.

Merujuk pada paradigma ketahanan pangan nasional, selalu diarahkan pada kebijakan swasembada dan stabilitas harga. Ini diindikasikan dengan adanya kemampuan menjamin harga dasar yang ditetapkan melalui pengadaan pangan dan operasi pasar. Di sisi lain ambisi swasembada, sulit untuk tercapai. Coba tengoklah Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS edisi Februari 2014 yang diterbitkan di laman, bahwa rata-rata secara nasional harga beras pada Januari 2014 sebesar Rp11.224 per kg, naik 1,36% dibanding kan Desember 2013.

Jika dibandingkan Januari 2013, harga beras naik 3,72%, lebih rendah jika di bandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 8,22%.
Artinya, pemilik beras peda gang, petani, konsumen, Bulog, dan industri berbahan baku beras mengalami penurunan nilai riil sebesar 4,50%. Kenaikan tertinggi terjadi di Padang (7%) dan Lhokseumawe (5%).

Di sisi lain upaya menuju swasembada beras belum signifikan. Kenaikan produksi baru sebesar 2,62% dari 2012. Kebijakan swasembada dan stabilitas harga yang diprioritaskan selama ini tidaklah salah, namun penguatan akses masyarakat untuk memperoleh pangan dan kemandirian pasok dalam jangka panjang menjadi penting. Kebijakan jangka pendek acap dipilih, tetapi di sisi lain upaya jangka menengah dan panjang diabaikan.

Kebijakan penguatan kemandirian pasokan dapat ditempuh dan diarahkan pada pengembangan sistem berbasis keberagaman sumber daya, inovasi teknologi, kelembagaan, dan budaya lokal. Kesemuanya dibutuhkan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah yang dibutuhkan.

Pada kasus beras, kestabilan penyediaannya dapat dicapai dengan mengurangi impor beras yang ke depannya melalui peningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan nonkonsumsi. Pe ningkatan produksi dapat dicapai melalui inovasi teknologi khususnya bioteknologi yang aman bagi kesehatan.

Pemerintah di 2013 memang telah menurunkan impor beras sebesar 73,89%.
Walau demikian, di 2013 pemerintah melakukan ekspor dalam jumlah besar yaitu 2.585.718 kg, meningkat dari tahun sebelumnya 897.179 kg. Atau naik 188% (BPS, 2014). Dua kondisi yang saling bertolak belakang. Logikanya, kebijakan ekspor ditempuh apabila produksi dalam negeri telah mencukupi kebutuhan internal dan masih berlebih. Dengan melihat data tersebut, dapat diasumsikan seharusnya impor beras bisa semakin diminimalkan.

Hasil riset unggulan

Upaya dan kontribusi telah dilakukan sejumlah peneliti di Indonesia. Masalah yang ditengarai menjadi pemicu tersendatnya produksi, seperti pola tanam yang acap kali dikesampingkan dan tanpa metode yang tepat untuk menyesuaikan dengan iklim dan jenis tanah yang ada. Kondisi ini kemudian dijawab dengan sejumlah inovasi di bidang pangan, seperti hadirnya benih unggul padi berbasis biologi molekuler dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI.

Padi ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik, daya hasil tinggi dan kaya nutrisi. Benih unggul ini untuk menjawab tantangan penyediaan pangan di masa datang akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, konversi lahan dan perubahan iklim ekstrim akibat pemanasan global. Belum lagi hasil riset dari sejum lah lembaga lain seperti BATAN dengan 20 varietas padi unggulnya, Badan Litbang Pertanian, dan lain-lain. Namun, hasil unggulan ini sering terkendala adanya batasan birokrasi di mana hasil riset sulit untuk diim plementasi kan.

Inovasi yang dihasilkan dalam bidang pangan bukanlah sekali dua kali. Setidaknya sudah sejak 2000 sejumlah panen raya hasil inovasi dilakukan di sejumlah tempat dengan mendatangkan pejabat di negeri ini. Namun, semuanya terhenti seusai pemberitaan. Alasan klasik kemudian bermunculan bahwa hasil inovasi tersebut sulit diimplementasikan petani, petani sulit mendapatkan suplai bibit unggul, dan pihak industri tidak terlalu berminat terhadap produk hasil penelitian. Kesemua alasan seolah-olah tidak bisa dicarikan solusi. Padahal belajar dari pengalaman sejumlah negara yang sukses mengimplementasikan hasil riset untuk pertaniannya, tidaklah sulit rasanya. Jawabnya sederhana, yaitu komitmen. Sebagai contoh; kemajuan riset pangan di Thailand merupakan pilihan dari keputusan politik kerajaan yang mencanangkan Thailand sebagai kitchen of the world.

Ada persoalan yang harus dipecahkan bersama, yakni kegiatan riset bukanlah wilayah otonom, melainkan berdiri sebagai bagian dari desain besar kebijakan pembangunan ekonomi yang memang merupakan wilayah politik terutama bagi negara seperti Indonesia.

Riset acap kali dipojokkan ketika bicara kemandirian pangan atau sejenisnya, peneliti dipandang kurang berkontribusi. Padahal, seringkali penyakit lupa datang bahwa ketika arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak jelas tentu akan menyebabkan arah riset juga tidak jelas dan alokasi dana untuk riset juga tidak berdasarkan prioritas. Sehingga, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset juga melakukan kegiatan riset sendiri-sendiri dengan agenda yang berbeda-beda.

Keberanian mengeluarkan kebijakan mesti diikuti dengan pelaksanaan pembaruan agraria dengan pengalokasian wilayah penanaman kedelai.
Begitu juga dengan keberanian menegakkan identitas bangsa dengan menempatkan hasil invensi peneliti sebagai solusi.

Prakoso Bhairawa Putera;  
Peneliti pada Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LIPI

MEDIA INDONESIA,  14 Februari 2014

Riset Indonesia, Fokus Ke Mana?

Jakarta - Kita lebih mengenal 10 November sebagai hari Pahlawan. Padahal, dunia memperingatinya sebagai World Science Day. Sebenarnya, apa makna riset bagi peneliti? apa permasalahannya di Indonesia? dan bagaimana solusinya? Topik Riset mungkin tidak seksi bagi pendengar. Namun, permasalahan ini perlu diungkapkan agar masyarakat lebih mengenal apa itu riset.

LIPI mendapat kesempatan menjawabnya melalui “Indonesia Bersaing”, sebuah program milik Radio Sindo Trijaya FM pada 26 November 2013 lalu. Program talkshow tersebut menghadirkan narasumber Grace Simamora, MM dan Prakoso Bhairawa Putera dari Pusat Perkembangan Iptek LIPI.

"Riset berarti mencari kembali solusi permasalahan," ungkap Prakoso Bhairawa Putera. Menurut peneliti yang sudah mencapai jenjang Madya ini, seorang peneliti harus mampu mengubah problem menjadi solusi. "Riset yang dilakukan harus melihat seberapa besar dampaknya dan memastikan apakah hasil penelitian tersebut bermanfaat kepada masyarakat," ujarnya. “Hasil riset tidak bisa langsung diukur, hasilnya baru dapat dilihat dalam 3-4 tahun ke depan,” tambahnya.

Terkait dengan periset, Prakoso mengatakan bahwa syarat utama menjadi periset yang unggul itu harus telaten. “Untuk menjadi periset yang baik harus punya kepakaran. Menjadi peneliti adalah pilihan, konsekuensi harus diterima, harus pegang komitmen,” tegasnya.

Kepala Bidang Sistem Informasi Iptek, Grace Simamora, MM menyebutkan, berdasarkan data tahun 2012, periset Indonesia masih sangat sedikit jumlahnya, hanya 1,72 per 10.000 populasi. Ia membandingkan dengan Malaysia yang telah memiilki 7,1 peneliti per 10.000 populasi; Singapura, 5,8 peneliti per 10.000 populasi (2009); Thailand 3,4 peneliti per 10.000 populasi (2009); Filipina, 1,3 peneliti per 10.000 populasi (2009). “Kepala LIPI selalu menyatakan bahwa, minimalnya peneliti kita adalah 1 % dari jumlah penduduk Indonesia, walaupun itu masih belum juga cukup,” ungkapnya. “Di sektor industri,  dari 27000 industri yang ada di Indonesia, hanya sekitar 300 di antaranya mengaku melakukan kegiatan penelitian,” tambahnya.

Grace juga mengatakan bahwa pada area tertentu, Indonesia punya yang diunggulkan. Misalnya pertanian dan bioteknologi. namun itu belum menjadi unggul di tingkat regional ataupun dunia.

Prakoso menyebutkan enam pilar pembangunan Iptek, di antaranya yaitu fokus pada bidang riset. “Kita tidak dapat mengambil semua area, tetapi sebaiknya melihat pada potensi yang ada, misalnya fokus Indonesia adalah pada bidang hayati,” tandasnya. Menurutnya, peningkatan kuantitas dan jumlah kualitas peneliti juga perlu terus ditingkatkan. “Perekrutan dan perubahan cara pandang menjadi penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peneliti dan penelitian. Kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri”, urainya.

“Mengenai strategi menghadapi tantangan global, sebenarnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah menyusun startegi bagaimana Indonesia dapat berinovasi di 2015,” ujat Grace. Menurutnya, saat ini yang perlu diupayakan bersama adalah bagaimana mendorong industri menjadi penggiat riset, meningkatkan sinergi antar lembaga litbang, dan tentunya fokus menentukan dan mengerjakan riset.

Senada dengan pendapat Grace, Prakoso menambahkan, langkah yang harus diambil segera adalah meningkatkan jumlah, anggaran, dan memperhatikan proporsi kebutuhan.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More