Nostalgian Kuliner di Kota Palembang

Kerinduan itu segera menuntun kaki saya menyusuri tempat-tempat yang sedari kuliah dulu menjadi tempat pilihan saya bersama rekan-rekan menghabiskan akhir pekan atau sekadar mentraktir para sahabat. (*Prakoso Bhairawa Putera)

ARAH PERUBAHAN UU IPTEK

Namun, rencana perubahan tidak mencantumkan peneliti dan perekayasa sebagai bagian penting dari sumber daya.Padahal, pelaku aktivitas penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek terletak pada peneliti dan perekayasa.

Makam Kesultanan Palembang Darussalam

Masyarakat Palembang mengenal kompleks pemakaman ini dengan sebutan Kawah Tekurep. Nama tersebut berasal dari bentuk atap bangunan utama pemakaman yang berbentuk cungkup (kubah) melengkung berwarna hijau. (*Prakoso Bhairawa Putera)

Penyerahan Hadiah Pemenang LKTI Seskoal 2012

Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, SE., menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba karya tulis ilmiah dengan tema “Menuju Kejayaan NKRI sebagai Negara Kepulauan yang Bervisi Maritim”.

"MABUK OTDA" KETIKA DAERAH BARU (DINILAI) GAGAL

Gegap gempita otonomi ternyata membawa konsekuensi logis dengan perubahan dalam sistem pemerintahan daerah.(Esquire Indonesia, Juni 2013 *Prakoso Bhairawa Putera)

Penguatan (Kebijakan) Kemandirian Pangan


PEMERINTAH tidak belajar dari masa lalu dalam mengatasi persoalan pangan di negeri ini. Terbukti kebijakan impor kedelai bersamaan dengan panen raya, akibatnya kedelai lokal merana medio November 2013. Kini berulang, dengan gonjang ganjing masuknya beras impor Vietnam. Berdasarkan uji laboratorium oleh PT Sucofindo dan para ahli Institut Pertanian Bogor (IPB), beras tersebut memiliki kadar kepecahan di bawah 5% (tergolong premium). Kondisi ini dapat mengganggu pasar beras produksi lokal, yakni harga beras impor tersebut lebih murah dengan kualitas premium daripada beras medium lokal (Bulog).

Terlepas dari polemik impor beras, kebijakan impor ternyata menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi aman pangan. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyediaan pangan menunjukkan `kepanikan' (Fizzanty dan Aminullah, 2010). Yakni, ketika konsumsi semakin meningkat dan laju produksi dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan, mendorong pemerintah untuk melakukan impor. Bahkan memberi bebas bea masuk untuk pangan kedelai, misalnya. Kepanikan dalam merespons telah memperburuk kondisi penyediaan pangan nasional. Puncaknya ketika stok kedelai impor masih banyak di gudang seperti saat ini, dan adanya peningkatan produksi dalam negeri, importir melepas stok dengan harga murah. Konsumen dalam hal ini jelas diuntungkan, tetapi bagi petani lokal menjerit. Belum lagi persoalan beras impor yang dapat mematikan pasar beras produksi lokal.

Pilihan policy action

Pada konteks kekinian, pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila negara kuat. Negara kuat ialah negara yang mampu meningkatkan kapasitasnya untuk membangun kebijakan publik yang unggul. Kondisi ini mensyaratkan negara untuk membentuk `lingkungan' atau `iklim' yang membangun daya saing setiap aktor di dalamnya. Iklim itu diciptakan melalui kebijakan publik yang memberdayakan setiap elemen dalam negara.

Merujuk pada paradigma ketahanan pangan nasional, selalu diarahkan pada kebijakan swasembada dan stabilitas harga. Ini diindikasikan dengan adanya kemampuan menjamin harga dasar yang ditetapkan melalui pengadaan pangan dan operasi pasar. Di sisi lain ambisi swasembada, sulit untuk tercapai. Coba tengoklah Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS edisi Februari 2014 yang diterbitkan di laman, bahwa rata-rata secara nasional harga beras pada Januari 2014 sebesar Rp11.224 per kg, naik 1,36% dibanding kan Desember 2013.

Jika dibandingkan Januari 2013, harga beras naik 3,72%, lebih rendah jika di bandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 8,22%.
Artinya, pemilik beras peda gang, petani, konsumen, Bulog, dan industri berbahan baku beras mengalami penurunan nilai riil sebesar 4,50%. Kenaikan tertinggi terjadi di Padang (7%) dan Lhokseumawe (5%).

Di sisi lain upaya menuju swasembada beras belum signifikan. Kenaikan produksi baru sebesar 2,62% dari 2012. Kebijakan swasembada dan stabilitas harga yang diprioritaskan selama ini tidaklah salah, namun penguatan akses masyarakat untuk memperoleh pangan dan kemandirian pasok dalam jangka panjang menjadi penting. Kebijakan jangka pendek acap dipilih, tetapi di sisi lain upaya jangka menengah dan panjang diabaikan.

Kebijakan penguatan kemandirian pasokan dapat ditempuh dan diarahkan pada pengembangan sistem berbasis keberagaman sumber daya, inovasi teknologi, kelembagaan, dan budaya lokal. Kesemuanya dibutuhkan dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah yang dibutuhkan.

Pada kasus beras, kestabilan penyediaannya dapat dicapai dengan mengurangi impor beras yang ke depannya melalui peningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan nonkonsumsi. Pe ningkatan produksi dapat dicapai melalui inovasi teknologi khususnya bioteknologi yang aman bagi kesehatan.

Pemerintah di 2013 memang telah menurunkan impor beras sebesar 73,89%.
Walau demikian, di 2013 pemerintah melakukan ekspor dalam jumlah besar yaitu 2.585.718 kg, meningkat dari tahun sebelumnya 897.179 kg. Atau naik 188% (BPS, 2014). Dua kondisi yang saling bertolak belakang. Logikanya, kebijakan ekspor ditempuh apabila produksi dalam negeri telah mencukupi kebutuhan internal dan masih berlebih. Dengan melihat data tersebut, dapat diasumsikan seharusnya impor beras bisa semakin diminimalkan.

Hasil riset unggulan

Upaya dan kontribusi telah dilakukan sejumlah peneliti di Indonesia. Masalah yang ditengarai menjadi pemicu tersendatnya produksi, seperti pola tanam yang acap kali dikesampingkan dan tanpa metode yang tepat untuk menyesuaikan dengan iklim dan jenis tanah yang ada. Kondisi ini kemudian dijawab dengan sejumlah inovasi di bidang pangan, seperti hadirnya benih unggul padi berbasis biologi molekuler dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI.

Padi ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik, daya hasil tinggi dan kaya nutrisi. Benih unggul ini untuk menjawab tantangan penyediaan pangan di masa datang akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, konversi lahan dan perubahan iklim ekstrim akibat pemanasan global. Belum lagi hasil riset dari sejum lah lembaga lain seperti BATAN dengan 20 varietas padi unggulnya, Badan Litbang Pertanian, dan lain-lain. Namun, hasil unggulan ini sering terkendala adanya batasan birokrasi di mana hasil riset sulit untuk diim plementasi kan.

Inovasi yang dihasilkan dalam bidang pangan bukanlah sekali dua kali. Setidaknya sudah sejak 2000 sejumlah panen raya hasil inovasi dilakukan di sejumlah tempat dengan mendatangkan pejabat di negeri ini. Namun, semuanya terhenti seusai pemberitaan. Alasan klasik kemudian bermunculan bahwa hasil inovasi tersebut sulit diimplementasikan petani, petani sulit mendapatkan suplai bibit unggul, dan pihak industri tidak terlalu berminat terhadap produk hasil penelitian. Kesemua alasan seolah-olah tidak bisa dicarikan solusi. Padahal belajar dari pengalaman sejumlah negara yang sukses mengimplementasikan hasil riset untuk pertaniannya, tidaklah sulit rasanya. Jawabnya sederhana, yaitu komitmen. Sebagai contoh; kemajuan riset pangan di Thailand merupakan pilihan dari keputusan politik kerajaan yang mencanangkan Thailand sebagai kitchen of the world.

Ada persoalan yang harus dipecahkan bersama, yakni kegiatan riset bukanlah wilayah otonom, melainkan berdiri sebagai bagian dari desain besar kebijakan pembangunan ekonomi yang memang merupakan wilayah politik terutama bagi negara seperti Indonesia.

Riset acap kali dipojokkan ketika bicara kemandirian pangan atau sejenisnya, peneliti dipandang kurang berkontribusi. Padahal, seringkali penyakit lupa datang bahwa ketika arah kebijakan pembangunan ekonomi tidak jelas tentu akan menyebabkan arah riset juga tidak jelas dan alokasi dana untuk riset juga tidak berdasarkan prioritas. Sehingga, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset juga melakukan kegiatan riset sendiri-sendiri dengan agenda yang berbeda-beda.

Keberanian mengeluarkan kebijakan mesti diikuti dengan pelaksanaan pembaruan agraria dengan pengalokasian wilayah penanaman kedelai.
Begitu juga dengan keberanian menegakkan identitas bangsa dengan menempatkan hasil invensi peneliti sebagai solusi.

Prakoso Bhairawa Putera;  
Peneliti pada Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, LIPI

MEDIA INDONESIA,  14 Februari 2014

Riset Indonesia, Fokus Ke Mana?

Jakarta - Kita lebih mengenal 10 November sebagai hari Pahlawan. Padahal, dunia memperingatinya sebagai World Science Day. Sebenarnya, apa makna riset bagi peneliti? apa permasalahannya di Indonesia? dan bagaimana solusinya? Topik Riset mungkin tidak seksi bagi pendengar. Namun, permasalahan ini perlu diungkapkan agar masyarakat lebih mengenal apa itu riset.

LIPI mendapat kesempatan menjawabnya melalui “Indonesia Bersaing”, sebuah program milik Radio Sindo Trijaya FM pada 26 November 2013 lalu. Program talkshow tersebut menghadirkan narasumber Grace Simamora, MM dan Prakoso Bhairawa Putera dari Pusat Perkembangan Iptek LIPI.

"Riset berarti mencari kembali solusi permasalahan," ungkap Prakoso Bhairawa Putera. Menurut peneliti yang sudah mencapai jenjang Madya ini, seorang peneliti harus mampu mengubah problem menjadi solusi. "Riset yang dilakukan harus melihat seberapa besar dampaknya dan memastikan apakah hasil penelitian tersebut bermanfaat kepada masyarakat," ujarnya. “Hasil riset tidak bisa langsung diukur, hasilnya baru dapat dilihat dalam 3-4 tahun ke depan,” tambahnya.

Terkait dengan periset, Prakoso mengatakan bahwa syarat utama menjadi periset yang unggul itu harus telaten. “Untuk menjadi periset yang baik harus punya kepakaran. Menjadi peneliti adalah pilihan, konsekuensi harus diterima, harus pegang komitmen,” tegasnya.

Kepala Bidang Sistem Informasi Iptek, Grace Simamora, MM menyebutkan, berdasarkan data tahun 2012, periset Indonesia masih sangat sedikit jumlahnya, hanya 1,72 per 10.000 populasi. Ia membandingkan dengan Malaysia yang telah memiilki 7,1 peneliti per 10.000 populasi; Singapura, 5,8 peneliti per 10.000 populasi (2009); Thailand 3,4 peneliti per 10.000 populasi (2009); Filipina, 1,3 peneliti per 10.000 populasi (2009). “Kepala LIPI selalu menyatakan bahwa, minimalnya peneliti kita adalah 1 % dari jumlah penduduk Indonesia, walaupun itu masih belum juga cukup,” ungkapnya. “Di sektor industri,  dari 27000 industri yang ada di Indonesia, hanya sekitar 300 di antaranya mengaku melakukan kegiatan penelitian,” tambahnya.

Grace juga mengatakan bahwa pada area tertentu, Indonesia punya yang diunggulkan. Misalnya pertanian dan bioteknologi. namun itu belum menjadi unggul di tingkat regional ataupun dunia.

Prakoso menyebutkan enam pilar pembangunan Iptek, di antaranya yaitu fokus pada bidang riset. “Kita tidak dapat mengambil semua area, tetapi sebaiknya melihat pada potensi yang ada, misalnya fokus Indonesia adalah pada bidang hayati,” tandasnya. Menurutnya, peningkatan kuantitas dan jumlah kualitas peneliti juga perlu terus ditingkatkan. “Perekrutan dan perubahan cara pandang menjadi penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peneliti dan penelitian. Kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri”, urainya.

“Mengenai strategi menghadapi tantangan global, sebenarnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah menyusun startegi bagaimana Indonesia dapat berinovasi di 2015,” ujat Grace. Menurutnya, saat ini yang perlu diupayakan bersama adalah bagaimana mendorong industri menjadi penggiat riset, meningkatkan sinergi antar lembaga litbang, dan tentunya fokus menentukan dan mengerjakan riset.

Senada dengan pendapat Grace, Prakoso menambahkan, langkah yang harus diambil segera adalah meningkatkan jumlah, anggaran, dan memperhatikan proporsi kebutuhan.

Riset Indonesia, Fokus Kemana?

Jakarta, 29 November 2013 – Humas LIPI). Tantangan global pengembangan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di antara negara-negara di dunia ke depan terasa semakin sengit. Agar mampu bersaing, Indonesia setidaknya harus mampu memunculkan riset-riset yang diunggulkan. Artinya, Indonesia perlu menentukan arah riset/penelitian akan dibawa kemana?

“Pada area tertentu, Indonesia punya yang diunggulkan. Misalnya, pertanian dan bioteknologi. Sayangnya, hal itu belum menjadi unggul di tingkat regional maupun dunia,” ungkap Kepala Bidang Sistem Informasi Iptek sekaligus Peneliti Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek) LIPI Nani Grace Berliana, M.Hum saat menjadi narasumber Program Talkshow “Indonesia Bersaing” di Radio Sindo Trijaya 10.46 FM, Selasa (26/11) lalu. Program talkshow tersebut selain menghadirkan Nani Grace Berliana sebagai narasumber, hadir pula Peneliti Pappiptek LIPI lainnya Prakoso Bhairawa Putera.

Prakoso menambahkan, ada enam pilar pembangunan Iptek, di antaranya adalah fokus pada bidang riset. “Bidang riset memiliki cakupan luas. Kita tidak dapat mengambil semua area, tetapi sebaiknya melihat pada potensi yang ada, misalnya fokus Indonesia adalah pada bidang hayati, selain melihat pula bidang-bidang lainnya,” tandasnya.

Selain menentukan fokus, lanjutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas peneliti. “Perekrutan dan perubahan cara pandang menjadi penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peneliti dan hasil penelitiannya. Kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri dari hasil riset”, terangnya.

Masih Minim

Di lain hal, Grace, panggilan akrab Nani Grace Berliana menyebutkan bahwa peneliti atau periset Indonesia masih sedikit atau minim jumlahnya, hanya 0,08 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data tahun 2012. Padahal, minimalnya 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia, walaupun itu masih belum cukup.

“Sementara pada sektor industri, sebanyak 27.000 industri yang ada di Indonesia, hanya 300 di antaranya mengaku melakukan kegiatan penelitian,” ungkapnya. Hal itu tentu menjadi keprihatinan tersendiri.

Menurut Grace, saat ini yang perlu diupayakan bersama adalah bagaimana mendorong industri menjadi penggiat riset, meningkatkan sinergi antar lembaga Litbang (Penelitian dan Pengembangan), dan tentunya fokus menentukan serta mengerjakan riset.

Selain itu, Prakoso menambahkan, langkah yang harus diambil segera adalah meningkatkan jumlah, anggaran, dan memperhatikan proporsi kebutuhan riset.

“Riset yang dilakukan harus melihat seberapa besar dampaknya dan memastikan apakah hasil penelitian tersebut bermanfaat kepada masyarakat. Walaupun hasil riset tidak bisa langsung diukur tetapi hasilnya akan terlihat dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun ke depan,” jelasnya. (de)

Sumber: http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1385710790&&2013, edisi 29 Nov 2013

PEMENANG LOMBA PENULISAN DAN FOTO IPTEK 2013

Pemenang Penulisan Iptek 2013 Kategori Penulis
Setelah batas akhir penerimaan naskah Lomba Penulisan dan Foto Iptek, ratusan naskah yang masuk diseleksi oleh Tim Seleksi dari Mapiptek dan Ristek. Selanjutnya hasil seleksi diserahkan kepada dewan juri yang terdiri dari Prof. DR. Benyamin Lakitan, Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Pertanian, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Vice President Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA, APU, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dari kriteria penilaian artikel yaitu bahasa, substansi, deskripsi, investigasi, analisa dan solusi akhirnya Dewan Juri sepakat menentukan pemenang lomba.

Juara satu kategori wartawan diraih oleh Nawa Tunggal (Kompas) dengan artikel berjudul ”Verti-board” untuk ”Vertical Green Wall” (terbit di Kompas, Senin 29 Oktober 2012) dengan nilai 226. Artikel berjudul Dari Angkasa Menaksir Pajak (Majalah Tempo, edisi 11 Agustus 2013) yang ditulis oleh Mahardika Satria Hadi menyabet juara dua dengan nilai 225. Sementara juara tiga diraih oleh Ani Nursalikah (Republika) dengan artikel Manta, Si Pemakan Sampah (Republika, 04 Maret 2013).

Juara satu kategori penulis diraih oleh Posman Sibuea, Guru Besar Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas, dengan artikel berjudul BBM, Raskin, dan Pangkin (Suara Pembaruan, Rabu 19 Juni 2013) dengan nilai 228. Prakoso Bhairawa Putera, Peneliti Muda Bidang Administrasi dan Kebijakan Iptek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meraih juara dua dengan artikel berjudul Arah Perubahan UU Iptek (Republika, Sabtu, 29 Juni 2013). Juara tiga diraih oleh Dr. Muhammad Evri, Peneliti Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi (BPPT) dengan artikel Darurat Kebakaran Hutan (LKBN Antara, 11 Juli 2013) dengan nilai 218.

Untuk menilai peserta lomba foto iptek, Prof. DR. Benyamin Lakitan dibantu oleh Itta Wijono, Fotografer Senior dan Ardito M Kodijat, Program Officer Unesco. Kriteria penilaian yaitu mengilustraikan inovasi, human interest, originalitas objek, komposisi foto, dan aspek warna, pencahayaan, serta teknik foto.

Dewan Juri pun memilih foto dari Iwan Setiyawan, berjudul Demonstrasi robot Imitabot di pameran Gelar Ilmu Universitas Indonesia 2012 (Kompas, Jumat 14 September 2012) sebagai juara pertama. Juara kedua diraih oleh Totok Wijayanto dengan judul foto Robot pesawat hasil rakitan Komunitas Robot Indonesia yang dimuat di Kompas, Minggu 4 Agustus 2013. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Hendra A Setyawan dengan judul foto Senjata Penembak Jitu Buatan PT Pindad (Kompas, 22 Maret 2013).

Penyerahan hadiah telah dilakukan pada acara penutupan RITECH EXPO di lapangan parkir Keong Emas Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 1 September 2013.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More