PERKEMBANGAN E-LEARNING DI SINGAPURA: SEBUAH PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

Prakoso Bhairawa Putera dan Sri Rahayu 

prak001@lipi.go.id; prakoso.bp@gmail.com 

Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Naskah Masuk: 08-12-2010 Naskah Revisi: 27-12-2010 Naskah Terima: 17-01-2011 

ABSTRACT 

One of the challenges in the diffusion of knowledge is the quality of learning. Many methods and innovations that have developed in improving the quality of learning, namely by updating the teaching materials are more easily understood and learned. Learning through electronic media such as internet/extranet, satellite broadcast, audio/video, interactive television, compact disc, and computer-based training to be a choice. In the development activities of this kind is known as electronic learning (e-learning). Many countries have been successful in developing e-learning, also gain economy benefit from the IT content or software business. Singapore is one sample of succesfull country in the advances implement. This paper reviews the raid development in the field of e-learning in Singapore to reveal the picture of e-learning market, policies and portraits of e-learning application in education in Singapore. So that can be used as references and examples of successful e-learning lessons for Indonesia. Singapore's success in developing and implementing e-learning, due to the commitment of government and industry players to develop this sector. Commitment was followed by memberian incentives for application development and fulfillment of basic infrastructure, and awareness with the users especially in the education sector to take advantage of these learning applications. This information will be used as lessons for Indonesia in the development and implementation of e-learning. 

Keywords: E-Learning, Information Communication and Technology, Singapore, and Indonesia 

SARI KARANGAN 

Salah satu tantangan dalam difusi pengetahuan adalah pembelajaran yang berkualitas. Banyak metode dan inovasi yang telah dikembangkan dalam peningkatan kualitas pembelajaran tersebut, yaitu dengan pemuktahiran bahan ajar yang lebih mudah dipahami dan di pelajari. Pembelajaran melalui media elektronik seperti internet/extranet, satelit broadcast, audio/video, interaktif televisi, Cakra Padat, dan komputer berbasis pelatihan menjadi pilihan. Pada perkembangannya kegiatan semacam ini dikenal dengan elektronik learning (e-learning). Banyak negara yang telah sukses dalam mengembangkan e-learning di negaranya bahkan berdampak langsung terhadap ekonomi negara melalui penjualan konten. Singapura merupakan negara yang sukses menerapkannya. Tulisan ini bertujuan mengulas perkembangan pesat dalam bidang e-learning di Singapura dengan mengungkap gambaran pasar e-learning, kebijakan dan potret aplikasi e-learning di dunia pendidikan Singapura. Sehingga dapat dijadikan referensi dan contoh pembelajaran kesuksesan e-learning bagi Indonesia. Kesuksesan Singapura dalam mengembangkan dan mengimplementasikan e-learning, dikarenakan adanya komitmen dari pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan sektor ini. komitmen tersebut diikuti dengan memberikan insentif bagi pengembangan aplikasi dan pemenuhan infrastruktur dasar, serta kesadaran bersama para pengguna terutama di sektor pendidikan untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran tersebut. Hal inilah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam pengembangan dan implementasi e-learning. 

Kata Kunci: e-Learning, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Singapura, dan Indonesia 

Makalah ini dipublikasikan pada Warta Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang, Volume 8, Nomor 2, Desember 2010.

E-LEARNING DI SINGAPURA: PEMBELAJAR UNTUK INDONESIA - Prakoso Bhairawa Putera Ok

Baca Selengkapnya

Optimasi Promosi Visit Musi 2008 Berbasis E-Tourism

Prakoso Bhairawa Putera, Chichi Shintia Laksani, Dian Prihadyanti 

Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Gedung Widya Graha, Lantai 8. JL. Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12720 

Phone: +62-21-5225206, Fax: +62-21-5201602 

prak001@lipi.go.id, chic001@lipi.go.id, dian013@lipi.go.id 

Abstract 

Rapid development of ICT in this global era has born new concepts. E-tourism is an example. This concept has evolved in Indonesia, indicated by occurrence of Visit Musi Promotion Program 2008, implemented by Government of South Sumatera to increase its local competitiveness. Although it is a popular program in Indonesia, an evaluation study shows that the implementation does not achieve optimization. This paper tries to identify opportunity to optimize the program by contemplating four aspects, includes business, ICT, tourism, and government. These aspects still have a chance to be optimized. The optimization can be accomplished by improving appearance of the website, completing information and language appliance, and increasing level of interaction in communicating with customers. 

Keywords: e-tourism, opportunity for optimization

I. PENDAHULUAN 

Kajian ini merupakan kajian lanjutan penelitian terhadap evaluasi penerapan e-Gov dalam promosi visit musi 2008 (Bhairawa Putera dkk, 2008). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa laman Visit Musi 2008 yang diterapkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan merupakan salah satu bentuk penerapan e-Gov di Indonesia yang bertujuan meningkatkan percepatan proses interaksi antara producer dengan customers guna meningkatkan daya saing wilayah dan menghidupkan aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tujuh variabel yang mencakup fungsi, orientasi, tahapan komunikasi, information processing, portal, aksesibilitas, dan penyajian struktur informasi, diketahui bahwa penerapan e-Gov di propinsi ini masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terutama yang berkaitan dengan aspek orientasi, tahapan komunikasi, information processing, aksesibilitas, dan penyajian struktur informasi. 

Secara umum laman visit musi 2008 baru berfungsi sebagai portal informasi saja, dan belum menjadi sarana interaksi, dan transaksi antara producers (sumberdaya wilayah) dengan customers (target pasar). Portal tersebut menggambarkan brand dan daya tarik yang ingin dipasarkan oleh propinsi Sumetera Selatan. Portal tersebut ditujukan sebagai sarana promosi daerah untuk menarik wisatawan. Proses promosi Visit Musi 2008 berbasis eGov dimulai dari producers memberikan input berupa struktur informasi mengenai produk-produk yang ingin dipasarkan. Selanjutnya pemberian informasi ditampilkan dalam bentuk laman.

Pemberian informasi pariwisata berbasis TIK seperti laman Visit Musi merupakan salah satu bentuk penerapan konsep electronic tourism atau e-tourism. E-Tourism merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi internet untuk mendukung industri pariwisata, biro perjalanan, hotel, serta industri terkait pariwisata lainnya Rai Utama, 2008). E-tourism dapat dijadikan sebagai salah satu alat pendorong pariwisata suatu daerah.

Hasil studi sebelumnya mengenai evaluasi penerapan eGov pariwisata di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa laman Visit Musi 2008 tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata melalui media teknologi informasi. Namun demikian, laman tersebut masih belum optimal dalam fungsinya sebagai laman pendorong pariwisata Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, guna memaksimalkan fungsi laman Visit Musi 2008 diperlukan kajian mengenai peluang optimasi promosi Visit Musi 2008 berbasis e-tourism. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat mengetahui peluang optimasi dalam pemasaran pariwisata yang berguna bagi pemerintah Sumatera Selatan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan daya saing daerah.


selengkapnya bisa diunduh disini - Prosiding e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008), Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia. 21-23 Mei 2008, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Enam Pilar Iptek

Publikasi Esquire Indonesia, edisi Desember 2011 dan edisi online 17 Januari 2012

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera

Proposal untuk menguatkan tiang-tiang penopang dari bangunan bernama Indonesia.

Akhir-akhir ini mencuat berbagai wacana mengenai kesejahteraan peneliti dan keberlangsungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia. Namun, yang perlu dipahami secara bersama bahwa iptek merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Korea Selatan, Taiwan, Singapura, China, dan India adalah contoh negara yang mampu memaksimalkan peran iptek dalam memperkuat daya saing bangsanya. Akan tetapi jika kita melihat kondisi di negeri ini, Indonesia belum secara maksimal memberdayakan iptek dalam pertumbuhan ekonomi untuk menghadirkan kemakmuran bangsa dan negara. 

Bila kembali melihat iptek nasional dari Total Factor Productivity seperti dilansir Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2006 bahwa iptek sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional masihlah sangat rendah dan bahkan negatif selama Indonesia periode merdeka. Peran iptek di Indonesia relatif tinggi hanya pada periode 1991-1995 sebesar 4 persen. Di luar periode itu, sumber pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari sumbangan modal dan tenaga kerja. 

Merujuk pada rasio anggaran belanja litbang terhadap Gross Domestic Product (GDP) di beberapa negara di tahun 2002, menunjukkan begitu jauhnya posisi Indonesia. Negara-negara maju mengalokasikan anggarannya untuk belanja litbang lebih besar (di atas 1 persen GDP). Bahkan Jepang, Finlandia, Swedia dan Israel menetapkan angka di atas 3 persen. Ini membuktikan kemajuan dan kemakmuran suatu negara tidaklah mungkin tanpa ditopang aktivitas litbang iptek. Posisi Indonesia hanya pada angka 0.08 persen dan hanya sejajar dengan negara seperti Sri Lanka, Peru dan Jamaika, serta sedikit lebih baik daripada Nikaragua dan Zambia. Sementara iptek di lingkungan Pemerintahan pada posisi 0.05 persen. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (0.24 persen) dan Malaysia (0.69 persen). 

Kondisi pembiayaan iptek dan litbang di Tanah Air pun sejak 1969 belum berubah secara signifikan. Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI melansir data bahwa pada tahun-tahun itu pemerintah pernah mengalokasikan anggaran iptek sebesar 3,06 persen dari APBN yang tersebar di lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Namun, selama 39 tahun alokasi anggaran iptek dalam APBN cenderung menurun. Pascakrisis ekonomi, pada di tahun 1999, alokasi anggaran iptek terhadap APBN sebesar 0,3 persen, tahun 2005 hanya sebesar 0,35 persen, dan pada tahun 2009 menjadi 0,21 persen. 

Adalah ironi yang besar ketika mendengar bahwa ada peneliti yang terpaksa harus hijrah ke negara tetangga karena minimnya kesejahteraan yang diperoleh dan kondisi laboratorium yang tidak mendukung risetnya di Indonesia sedangkan dengan kemampuan yang dimilikinya di negara tetangga justru mendapat apresiasi lebih, baik kesejahteraan maupun fasilitas lab. 

Rendahnya apresiasi pemerintah terhadap peneliti (harian Kompas edisi 25 Oktober 2011 dengan gamblang mengilustrasikannya lewat judul Kesejahteraan Peneliti: Gaji Profesor Riset Lebih Rendah dari Guru SD) tidak hanya pada tingkat kesejahteraan tetapi juga sarana penelitian, sehingga untuk tetap bertahan dalam risetnya, para peneliti mau tidak mau harus menjalin kerja sama dengan lembaga riset di dalam ataupun di luar negeri. Bahkan ada yang terpaksa “mengasong proyek” (meminjam istilah Jan Sopaheluwakan, Profesor Riset LIPI) yang terkadang tidak revelan dengan bidang dan keahliannya. 

Meskipun demikian para peneliti Indonesia secara maksimal menghasilkan luaran riset yang bisa digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi masalah kemudian muncul dengan sulitnya mendapatkan hak paten terhadap hasil temuan riset. Sebagai contoh, Bambang Subiyanto, seorang peneliti LIPI harus mengurus pengakuan terhadap temuan risetnya mengenai bambu komposit selama 11 tahun sejak 2000. Nasib yang sama juga dialami Herliyani Suharta dari BPPT, dengan temuanya kompor tenaga surya pada 1998 baru mendapatkan paten setelah sepuluh tahun kemudian (2008). Setelah susah mengurus hak paten atas luaran risetnya, para peneliti tersebut tidak mendapat kejelasan tentang royalti atas penggunaan temuan tersebut. 

Permasalah lain pun muncul dari berbagai daerah di Indonesia terkait dengan penelitian, hampir di seluruh wilayah Indonesia kurang memiliki SDM yang kompeten. Profesi peneliti di daerah kurang diminati, bahkan adanya persepsi yang keliru mengenai keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah yang diasumsikan sebagai tempat meletakkan aparatur yang kurang produktif. Hal ini terungkap dari hasil penelitian dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek di 2009-2011. Sungguh ironis melihat kondisi peneliti dan penelitian di Indonesia. Begitu banyak tenaga manusia potensial di bidang riset dan besarnya kekayaan bumi pertiwi yang semuanya, jika didukung pemerintah, akan menjadi kekuatan dalam memaksimalkan pertumbuhan perekonomi Indonesia melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Peningkatan pembangunan ekonomi menjadi mutlak dalam persaingan global dan kontribusi iptek menjadi penentu. Ada banyak studi menunjukkan eratnya hubungan tingkat kemajuan peradaban dan perekonomian suatu bangsa yang diukur dari tingkat penguasaan iptek oleh bangsa tersebut. Melalui aktivitas penelitian akan diperoleh temuan-temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menunjang proses transformasi teknologi, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan nyata menuju masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). 

Berbagai indikator perkembangan iptek menunjukkan, Indonesia masih belum berhasil mendayagunakan iptek. Perekonomian Indonesia sangat didominasi sektor-sektor yang berkandungan teknologi rendah. Data Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI menunjukkan, 65,64 persen ekspor industri manufaktur Indonesia di 2010 berkandungan teknologi rendah. Bahkan World Competitiveness Report 2011 menunjukkan peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat 35 (2010) menjadi 37 (2011). 

Kondisi dan dinamika global saat ini sesungguhnya merupakan peluang sekaligus ancaman bagi keberadaan sumber daya alam yang berimplikasi pada tinggi atau rendahnya daya saing Indonesia. Daya saing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan SDM Indonesia yang rendah. Jika dibiarkan, ini berpotensi dapat mengucilkan Indonesia dari dinamika dan persaingan dalam pergaulan dunia. 

Bangsa ini pun bukan tanpa usaha untuk berdaya saing tinggi dengan iptek di dalamnya. Kegiatan riset telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, bahkan kemajuan dalam teknologi proses pada industri gula dan rancang bangun perkeretaapian masa itu tergolong unggul. Ironisnya, Zuhal dalam bukunya Knowledge & Innovation (2010) melihat kejayaan masa lalu tersebut tak berbekas pada masa kini yang terjadi justru kemunduran terutama pasca krisis moneter di tahun 1997 lalu. Dalam kata lain, untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah percepatanpun coba dilakukan pemerintah dengan merumuskan visi dan misi pembangunan iptek tahun 2025 yang meletakkan iptek sebagai kekuatan utama untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa. Berbagai program iptek terus digiatkan, akan tetapi penegakan pilar iptek perlu menjadi perhatian dalam mencapaian cita-cita iptek tersebut. 

Ada enam pilar iptek yang perlu dikokohkan bangsa ini, yaitu dengan fokus pada riset dan pengembangan terarah untuk kegiatan ekonomi dan iptek peningkatan daya saing. Tidak perlu jauh-jauh. Agenda Riset Nasional (ARN) dengan memuat tema-tema riset dan telah ditetapkan haruslah benar-benar menjadi acuan dalam melaksanakan riset dan pengembangan. Tujuh bidang fokus mulai dari ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi kesehatan dan obat, hingga bidang material maju untuk mendukung pengembangan teknologi di masing-masing bidang fokus. 

Kedua, peningkatan jumlah kuantitas dan kualitas SDM penelitian dan pengembangan yang memadai, kualitas tidak hanya menyangkut keterampilan tetapi etos kerja. Demikian pula, pendidikan iptek secara resmi dan dalam keseharian perlu didorong terus dalam sistem pendidikan nasional. Data Indikator Iptek Indonesia 2009 (Pappiptek LIPI) menunjukkan, jumlah tenaga di lembaga litbang pemerintah masih didominasi oleh teknisi dan staf penunjang (60,24 persen) dibandingkan peneliti (39,76 persen). Ini mencerminkan masih minimnya jumlah peneliti dibandingkan teknisi dan staf. Idealnya sudah barang tentu jumlah peneliti harus lebih banyak dibandingkan teknisi dan staf. 

Pilar ketiga adalah task approach dan priority approach, yaitu mengarah pada penciptaan iklim ilmu pengetahuan dan teknologi yang aplikatif sehingga mudah diterima dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Sudah saatnya orientasi penelitian kini diarahkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari sebuah riset nantinya dapat memiliki nilai keberlanjutan dan implementatif. Sebagai contoh penggunaan teknologi tepat guna lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Riset berbasiskan kebutuhan cenderung lebih bermanfaat daripada riset yang hasilnya belum diperlukan masyarakat. Langkah semacam ini penting dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran. 

Keempat, peningkatan kualitas prasarana dan sarana penelitian, karena hal ini merupakan sarana identifikasi pengujian dan analisis dalam kegiatan penelitian yang dikelola sesuai standar dengan akreditasi. Pilar kelima dan keenam, melalui penguatan sikap peneliti yang profesional, dan membangun partisipasi, kesadaran masyarakat—budaya iptek. Profesionalisme merupakan tuntutan yang selalu didengungkan di mana-mana, hal ini terkait dengan kemampuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki haruslah benar-benar unggul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sisi lain membangun partisipasi, kesadaran masyarakat akan budaya iptek masih rendah. Banyak pakar meyakini bahwa informasi iptek yang ada saat ini masih dan hanya bisa dinikmati sekelompok komunitas ilmiah tertentu saja. Penyajian yang masih terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah masih terlalu sulit untuk diterima oleh masyarkat Indonesia. Pembahasaan dengan sedikit lebih populer atau dengan semipopuler kemungkinan akan lebih mudah diterima masyarkat. Akhirnya, seperti sebuah bangunan, keenam pilar ini merupakan tiang-tiang penopang dari bangunan bernama Indonesia.

Baca Selengkapnya

SOLO TECHNOPARK Menuju Kawasan Inovatif Masa Depan

Prakoso Bhairawa Putera 

Peneliti Muda bidang Kebijakan dan Administrasi (Kebijakan Iptek) – LIPI, dan Peserta Program Beasiswa Pascasarjana Ristek 2010 di Universitas Indonesia 

Pasal 14 Undang-undang No. 18 Tahun 2002 mengamanatkan "Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat." 

Sesuai dengan semangatnya, pasal ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan serta mendorong semua pihak, pemerintah dan swasta dalam mengembangkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology park) yang dapat memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan serta interaksi unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menumbuhkan kecintaan dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di beberapa negara science & technology park merupakan sebuah wahana di perguruan tinggi yang dapat dipergunakan oleh kelompok industri. Ada banyak penamaan yang umum digunakan seperti; "science park", "science city", "technopark", "business park", "technology corridor", "technology zone", dan masih banyak nama lain. Namun, secara umum S&T Park bertujuan untuk membuat link yang permanen antara peguruan tinggi (akademisi), pelaku industri (bisnis ataupun juga finansial), dan pemerintah. S&T Park mencoba menggabungkan ide, inovasi, dan know-how dari dunia akademik dan kemampuan finansial (dan marketing) dari dunia bisnis. Diharapkan penggabungan ini dapat meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan inovasi ke produk yang dapat dipasarkan, dengan harapan untuk memperoleh economic return yang tinggi. 

Dalam kondisi idealnya S&T Park akan membuat link yang permanen antara perguruan tinggi dan industri, sehingg terjadi clustering dan critical mass dari peneliti dan perusahaan. Hal ini membuat perusahaan menjadi lebi kuat. 

Semangat inilah yang mendorong pemangku kepentingan di Surakarta untuk mendirikan Solo Technopark yang merupakan sebuah embrio pembangunan kawasan iptek yang mampu minimal memprovokasi daerah untuk membuat kawasan semacam ini di daerahnya. Walaupun, harus disadari bahwa tidak banyak daerah dengan semangat tersebut mampu benar-benar mengarahkan setiap potensi dari sumberdaya untuk mendukung penciptaan kawasan iptek seperti yang dicita-citakan. 

Solo Technopark dan Sejarahnya 

Solo Technopark atau yang kemudian dikenal dengan STP adalah sebuah pusat vokasi dan inovasi teknologi di Kota Surakarta, yang dibangun dari sinergi dan hubungan yang kokoh antar dunia pendidikan, bisnis dan pemerintah (Bapeda, 2009). Sebagai sebuah kawasan iptek, STP dibangun untuk memberikan layanan produksi serta pelatihan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperluas lapangain pekerjaan melalui pembangunai ekonomi berkelanjutan. 

Kehadiran STP tidak serta merta muncul begitu saja, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan Putera, dkk (2010) dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek - LIPI mengungkapkan bahwa proses kemunculan STP bermula dari ide sekelompok masyarakat yang merupakan akademisi di kota Surakarta pada periode 1995-1998, yang melihat besarnya jumlah kebutuhan sektor industri di sekitar wilayah Surakarta akan tenaga kerja terampil di bidang permesinan. Sementara itu, pasar tenaga kerja lokal (dalam wilayah Surakarta) tidak bisa memenuhi kebutuhan industri tersebut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan, banyak diperoleh dari tenaga luar wilayah. Tergerak untuk menyediakan sumber daya manusia terdidik dan terlatih, maka sekumpulan pimpinan (kepala sekolah) dari Sekolah Menengah Kejuruan di Surakarta bersepakat untuk menyediakan SDM siap kerja. 

Pada tahap-tahap awal, sekumpulan kepala sekolah tersebut merintis dengan kerjasama diantara sekolah-sekolah yang ada dengan mengadakan pelatihan di tiap laboratorium yang ada di sekolah. Ide dan semangat untuk menghadirkan tenaga terampil yang siap bekerja di perusahaan ataupun pabrik yang ada di wilayah Surakarta semakin besar dengan adanya dukungan dari pimpinan Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Solo. Perguruan tinggi tersebut bersedia untuk menyediakan tenaga mentor ataupun staf pengajarnya untuk memberikan pelatihan terkait dengan teknik mesin bagi siswa-siswa ataupun lulusan SMK untuk siap kerja. 

Di sisi lain, sekelompok pendidik di ATMI mulai menyadari bahwa penguatan jaringan di dalam wilayah Surakarta tidaklah cukup, maka mulailah melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerjasama dengan ITB dibina dalam rangka memberikan standar terhadap keahlian dimiliki oleh tiap peserta pelatihan. Pada akhirnya dilakukan sertifikasi kemampuan dan keterampilan permesinan untuk pertama di Indonesia terhadap para siswa ataupun lulusan SMK di awali dari SMK di Surakarta. Kerjasama tidak hanya dilakukan terhadap institusi di dalam negeri, ATMI kemudian membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri. Salah satunya dengan institusi di Jerman melalui programa IGI (Indonesia German Institut). Proses ini dilakukan sepanjang kurun waktu 1998-2001. 

Keberhasilan membuka peluang kerjasama dengan pihak institusi di Jerman melalui program IGI memberikan perubahan besar dalam pola kerjasama antara ATMI dan SMK yang selama ini telah terbina. Program kerjasama IGI menghendaki adanya pola kerjasama yang terorganisir dengan wadah terlembaga. Proses inilah awal dari masuknya pemerintah daerah di Surakarta berpartisipasi dalam kerjasama. Masuknya IGI sebagi bentuk kerjasama antar Indonesia dengan Jerman yang ditempatkan di beberapa wilayah di Indonesia, dan Surakarta menjadi salah satu wilayah program, maka keterlibatan pemerintah daerah Kota Surakarta menjadi penting sebagai penguasa pemerintahan lokal di wilayah Surakarta. 

Proses pelembagaan ini didasarkan pada lolosnya ATMI sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) institusi pendidikan di Indonesia yang menerima bantuan IGI (Indonesia German Institut). Tujuan kerjasama ini untuk pembangunan teknologi yang sudah dimiliki dan bekerjasama dengan pemerintah setempat (Kota Surakarta) membuat lembaga pendidikan baru yang dikembangkan sebagai Institut Sister. Pendirian Institut Sister pun didirikan dengan nama Surakarta Competency and Technology Center atau yang lebih dikenal dengan SCTC. 

Pesatnya perkembangan SCTC sebagai pusat pelatihan mekanik di Surakarta mampu berkontribusi dalam melatih pemuda pengangguran, mengupayakan tempat kerja, serta mewujudkan terbentuknya jaringan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan industri yang saling melengkapi. Kesuksesan ini mendapat sambutan dari Walikota Surakarta, Ir. Joko Widodo untuk mengembangkan konsep SCTC menjadi lebih luas cakupan, dan menambah bidang-bidang keterampilan yang diperlukan untuk pemenuhan pengembangan teknologi masa depan yang dinamakan Solo Technopark atau selanjutnya dikenal dengan STP. Konsep inipun digagas sejak tahun 2006. 

Pengembangan SCTC yang awalnya hanya melakukan diklat untuk mekanik, kini ditambah dengan pelatihan Teknik Pengelasan (welding) yang diperuntukan bagi penyediaan tenaga pengelasan di industri-industri galangan kapal. Perluasan SCTC menjadi STP berdampak dengan pengalihan lokasi, dengan pengembangan menjadi institusi yang tidak hanya sebagai wahana diklat, tetapi juga untuk mengembangkan riset dan teknologi, khususnya teknologi di bidang ilmu-ilmu terapan (applied science). 

Maka Solo Technopark diarahkan sebagai pusat pendidikan dan teknologi, pusat riset, pusat pelatihan dan pusat inkubasi produk baru, serta pusat industri dan perdagangan. Solo Technopar:k dirancang untuk menjadi kawasan terpadu menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan daerah, yang sarat dengan teknologi, di kawasan Pedaringan, Jebres, Solo, Jawa Tengah. Bidang fokus yang diprioritaskan dalam proses inkubasi mencakup: bioenergy, pengolahan rumput laut (karagenan), waste threatment, serta industri kreatif (batik). 

Perioderisasi Pembentukan Solo Technopark 

Perjalanan STP saat ini barulah pada tahap Nucleation dari empat tahap dalam proses pembentukkan klaster industri yang inovatif, dengan pelibatan lebih banyak aktor dan kerjasama di dalamnya. Di sisi lain sedang disiapkan suatu kawasan yang akan menjadi sentra dari beberapa perusahaan dalam suatu kawasan STP sehingga pada akhirnya membentuk daerah khusus industri. Kemampuan STP melewati tahapan incubation, dimana program SCTC dari IGI Sister telah berhasil mempercepat pengembangan kewirausahaan melalui serangkaian dukungan sumber daya dan jasa. Pengembangan dilakukan dengan manajemen dan jaringan komunikasi yang baik. Esensial dari proses incubation ini ialah
mengembangkan kemampuan umum masyarakat ataupun daerah Surakarta khususnya, melalui keterbukaan terhadap budaya lain dan ide-ide baru. 

Menuju kawasan inovatif di masa depan oleh STP masih membutuhkan waktu dan dukungan dari setiap pemangku kepentingan, tidak hanya pada level daerah tetapi pada pengambil keputusan ditingkat pusat juga. Mungkin saja STP bisa mencatatkan diri sebagai bagian dari keberhasilan technopark dibelahan dunia lainnya seperti Technopark pertama yang didirikan dengan dukungan Stanford University di California atau yang lebih dikenal sebagai Silicon Valley, dimana 200.000 lebih orang professional berkualitas internasional bekerja untuk produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Atau bisa seperti Sophia Antipolis (Perancis) dan Tsukuba Science City (Jepang). Barangkali bisa seperti klaster di tiga negara tetangga yakni Taiwan dengan Hsinchu Science Park, India dengan Bangalore ICT Cluster, dan Thailand dengan Hard Disk Drive Cluster.  

Sebuah catatan di akhir tulisan ini, barangkali kesuksesan dari kawasan inovatif di beberapa negara tidak lepas dari kuatnya karakteristik dari produk atau jasa yang dihasilkan, mungkin hal ini dapat menjadi perhatian STP, dan yang terpenting adalah proses belajar dan dukungan dari setiap pemangku kepentingan, serta kesinambungan program. Karena bagaimanapun juga banyak program di negeri ini yang baik, tetapi karena kebijakan politik harus berhenti di tengah jalan. Solo Technopark bisa menjadi kebanggaan Indonesia, apabila semua pihak yang berkepentingan mau bersama-sama mencurahkan sumberdaya untuk mengaktifkan peran dan fungsi masing-masing. (Biskom, 30 Juni 2011/ humasristek)

Baca Selengkapnya