“Ada beberapa permasalahan mengenai substansi, antara lain tatanan kebijakan yang masih menghambat, keterbatasan sumber daya dan belum adanya kejelasan mengenai posisi Kementerian Riset dan Teknologi sebagai koordinator seluruh kegiatan litbang, baik di tingkat pusat, daerah, perguruan tinggi maupun swasta”, ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Marwan, pada acara diskusi amandemen UU No. 18/2002, di ruang Rapat Lantai 8 Gedung II BPPT, Kamis, 16 Juni 2011 kemarin.
Marwan juga mengusulkan agar dalam amandemen UU No. 18/2002 perlu ada pasal-pasal yang berkaitan dengan tatanan teknis yang dibutuhkan...
