Paradigma Baru Tata Kelola Destinasi

Halaman 15 Media Indonesia, edisi 18 Mei 2011

Publikasi Media Indonesia, 18 Mei 2011

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera

Peneliti Muda Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, LIPI

Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Mulai dari yang bersifat top-down, bottom-up, hingga kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut pada umumnya masih berbasis proyek dalam penyelesaian tahun anggaran berjalan.

Paradigma lama yang dijalankan tidak didekatkan dengan inti dari pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan sering kali diidentikkan dengan pembangunan fisik semata. Wajar jika satu-dua tahun kemudian ditemui hasil pembangunan fisik di lokasi-lokasi pariwisata telah rusak dan tidak berfungsi lagi.

Ada empat dimensi utama dari pariwisata, yaitu atraksi, fasilitas, transportasi, dan keramahtamahan. Atraksi erat kaitannya dengan alasan seseorang untuk datang ke kawasan wisata. Sumber atraksi biasanya berasal dari alam, budaya, etnisitas, ataupun hiburan. Atraksi membuat pengunjung mendatangi lokasi tujuan wisata, fasilitaslah yang melayani selama berada di sana. Mill menyatakan bahwa dukungan fasilitas bukanlah memulai, tapi menumbuhkan sebuah tempat tujuan wisata.

Adapun transportasi identik dengan bagaimana orang atau sekelompok orang melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda (tujuan destinasi). Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang lebih baik. Keramahtamahan sebuah kawasan diakui Mill sebagai perasaan yang timbul dari aktivitas atas penyambutan baik yang diterima wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan.

Sesuai dengan UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan, destinasi pariwisata dimaksudkan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Konsep itu mengandung arti bahwa destinasi wisata tidak mengenal pembatasan secara wilayah administratif, karena bisa saja objek berada di dua atau lebih wilayah administratif, sehingga dalam tata kelola destinasi haruslah menggunakan pendekatan fungsional dengan melihat kemanfaatan dan nilai tambah yang diberikan suatu objek terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Tren pariwisata

Ada banyak riset menunjukkan bahwa saat ini telah terjadinya pergeseran, banyak wisatawan yang melakukan perjalanan dengan dilatarbelakangi hobi petualangan (minat khusus). Tren tersebut sangat berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang digunakan sebagai media pencari dan sumber informasi akan suatu tujuan destinasi.

World Trade Organization juga mencatat bahwa internet telah menjadi media utama dalam pencarian informasi tentang destinasi pariwisata yang akan dikunjungi calon wisatawan. Diperkirakan, 95% wisatawan mendapatkan informasi melalui internet. Pertumbuhan penggunaan internet terus bertambah hingga 300% pada lima tahun berikutnya seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sejak 1980-an telah mengubah wajah pariwisata di dunia. Di sana telah terjadi revolusi dalam proses distribusi produk-produk pariwisata, komunikasi dengan konsumen, dan lintasan bisnis, di antaranya gambaran kewilayahan, akses-informasi, daftar harga, keamanan, serta jalur-jalur alternatif.

Kesemua itu merupakan dampak dari hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini pengembangan dalam penerapan elektronik pariwisata telah bergerak pada pemutakhiran dengan paradigma pengelolaan sistem informasi pariwisata terpadu melalui Destination Management Organization (DMO).

Paradigma tersebut mempertimbangkan peran dan fungsi suatu daerah tujuan wisata. Pengelolaan DMO dilakukan secara terpadu oleh lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi profesi, dan elemen-elemen yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata.

Fakta lain juga mencatat bahwa diperkirakan 80% dari wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi di Indonesia berasal dari negara-negara maju, yang telah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan perjalanan wisatanya. Namun, masih harus disadari bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi di Indonesia masih sangat terbatas pada perusahaan besar atau internasional saja. Padahal, usaha atau industri kecil pun dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan biaya terjangkau, asalkan ada yang mau memulainya.

Tata kelola baru destinasi

Tak mau kalah bersaing, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan terobosan dengan menggagas tata kelola daerah tujuan wisata berlabel DMO. Tidak tanggung-tanggung, 15 destinasi unggulan ditetapkan sebagai cluster untuk dikembangkan dengan model tata kelola yang sukses diadopsi di berbagai penjuru dunia.

Ke-15 cluster DMO tersebut meliputi Kota Tua Jakarta, Pangandaran, Danau Toba, Bunaken, Sabang, Tana Toraja, Borobudur, Rinjani, Raja Ampat, Wakatobi, Tanjung Puting, Derawan, Danau Batur-Kintamani, dan Pulau Komodo-Kelimutu-Flores serta Bromo-Tengger-Semeru.

Konsep pengelolaan tersebut diartikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis, mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

Caranya melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi, serta pemerintah. Nantinya akan terlihat apa tujuan pariwisata di Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal, dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Menggarisbawahi konsep yang telah tercetak dalam buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO yang dikeluarkan Kemenbudpar, setidaknya ada empat sub-sistem yang saling hubung dan bersinggungan, yaitu destinasi, tata kelola, informasi komunikasi dan teknologi, dan pemasaran. Keempat subsistem itu mau tidak mau harus sebangun dalam pencapaian tujuan DMO.

Ada sebuah catatan penting dalam implementasi program DMO tersebut. Tata kelola tidak hanya semata-mata dipandang sebagai bentuk organisasi dalam pandangan klasik yang mengharuskan adanya bentuk hierarki pembagian tugas secara tegas dengan garis wewenang dan penugasan. DMO sejalan dengan kelahirannya di masa modern yang sarat akan isu-isu globalisasi. Hendaknya DMO dipandang sebagai bentuk pengorganisasian pengelolaan destinasi dengan menggunakan pendekatan modern pula, yaitu pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi. Ada tiga komponen penting dalam, yaitu coordination tourism stakeholders, destination crisis management, dan destination marketing.

Keberhasilan program tersebut sangat mudah diukur dan sangat berdampak pada tiga indikator utama, mulai dari peningkatan volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan, serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat lokal.

Kesemua itu ditentukan bagaimana destination marketing dapat menarik sebanyak-banyaknya pengunjung untuk datang ke wilayah yang telah dipromosikan. Banyak persepsi yang hanya memandang destination marketing sebagai bagian terpisah dari DMO. Justru bagian itu menjadi vital dalam memberikan informasi dan menarik minat wisatawan untuk datang ke wilayah tersebut. Dengan kata lain, percuma saja telah membangun kesadaran kolektif di antara stakeholders destinasi, membangun kawasan lebih baik, tetapi informasi tentang semua itu tidak dijalankan. Ketiga komponen tersebut haruslah berjalan secara bersama, dan bahu-membahu dengan saling dukung serta saling melengkapi. (Media Indonesia, 18 Mei 2011/ humasristek)

Baca Selengkapnya

Workshop Penyusunan Standar Jasa Informasi Pariwisata Indonesia

Workshop Penyusunan Standard Jasa Informasi Pariwisata Indonesia Menarik perhatian peserta yang diselenggarakan di tempat Ruang Rapat Lt.4 Dit. Usaha Pariwisata Kemenbudpar Rabu,13 April 2011 telah diadakan Workshop Penyusunan Standar Jasa Informasi Pariwisata dalam workshop tersebut dihadiri oleh: SAI Global, pihak Konsultan, STP Sahid, PAPPIPTEK Lipi, PT. Indonesia Visitors Center, Radika, Universitas Sahid, Uspar, Disparbud DKI Jakarta, DPP ASITA, DPD ASITA Jabar, Standardisasi Pariwisata, Perencanaan dan Hukum PDP guna menyusun standarisasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009 dan mengimplementasikan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010.

Workshop yang dipimpin Gozali Djamal selaku head of Subdirectorate of Tourism Business Standard dan paparan disampaikan pihak konsultan terhadap krangka penyusunan standarisasi Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang harus menjadi perhatian peserta adalah standar, serta tentang dasar hukum dari Jasa Informasi Pariwisata; ruang lingkup dan pelaksanaanya termasuk juga masalah visi, misi dan kebijaksanaan, pengelolaan produk, termasuk aspek sumber daya manusia dan menetapkan kompetensi SDM; Sedangkan dari Indonesia Visitor Center memaparkan tentang sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh pengelola dibidang usaha informasi pariwisata dan juga terhadap ruang lingkup pelaksana usaha. pihak Indonesia Visitors Center juga menyampaikan tentang kesiapan terhadap jenis usaha dan sarana fisik serta menjelaskan tentang implimentasi dari Jasa Informasi Pariwisata yang berbentuk Tourism Information Center yang terdapat ditempat-tempat strategis dan bentuk-bentuk material promotion product and advertising. serta standarisasi ukuran dan contain.

Pandangan dari peserta workshop disampaikan dalam penyusunan standar usaha informasi pariwisata dipandang perlu memperhatikan tentang difinisi business informasi dan ruang lingkup usaha bidang kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2010 guna menghindari terhadap overlaping dengan bidang business informasi, memperhatikan ruang lingkup usaha pariwisata sesuai dengan Undang-Undang 10 Tentang Kepariwisataan pada Bab VI Pasal 14 ruang lingkup Usaha Pariwisata pariwisata adalah 1). daya tarik wisata; 2). kawasan pariwisata; 3). jasa transportasi wisata; 4). jasa perjalanan wisata; 5). jasa makanan dan minuman; 6). penyediaan akomodasi; 7). penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; 8). penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 9). konferensi, dan pameran; 9). jasa informasi pariwisata; 10). jasa konsultan pariwisata; 11). jasa pramuwisata; 12). wisata tirta; dan spa.

Setalah memperhatikan dari ruang lingkup usaha pariwisata tentu menjadi menarik untuk disimak terutama terhadap standar produk yang akan diinformasikan agar tidak terjadi benturan dan saling tarik menarik denga media advertising, news, magazine serta media electronic lainya.

Ketika membahas masalah produk dan SDM workshop berjalan makin menarik karena dibicarakan juga bagaimana kalau Koran atau majalah yang menginformasikan tentang produk akomodasi, transportasi dan lainnya yang terdapat dalam Bab VI Pasal 14 juga harus memiliki izin usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Sedangkan dalam Kepmen No. PM.95/HK.501/MKP/2010 dengan tegas pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dengan tegas Dalam Peraturan Meteri berbunyi :

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntunan dan / atau laba.
2. Usaha informasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebabkan dalam bentuk bahan cetak dan / eloktronik

Dalam berbagai referensi tentang business information mengungkapkan bahwa Bentuk primer informasi bisnis meliputi: 1) News; 2). Market research; 3). Credit and financial information; 4). Company and executive profiles; 5). Industry, country and economic analysis; 6). IT research.

Sedangkan dari Format bisnis utama informasi dapat dibagi ke dalam kategori berikut: 1). Basic reference sources such as guides, bibliographies, dictionaries, almanacs, encyclopedias, handbooks, yearbooks and internet resources; 2). Directories; 3). Periodicals and newspapers; 4). Loose-leaf services; 5). Government information and services; 5). Statistics; 6). Electronic business information

Dari bunyi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta bebrapa referensi tentang business informasi tentu jadi tambah menarik untuk dibahas baik oleh berbagai pihak dalam mengimplimentasi Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Meteri No. PM.95/HK.501/MKP/2010. Hal ini juga merupakan hasil output workshop yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang akan menyusun Standar Jasa Informasi Pariwisata.

Sumber: tourismtravelnews.com, 15 April 2011

Baca Selengkapnya

Peran Penting TI dalam Destination Management Organization (DMO)

Publikasi di Majalah Biskom, edisi April 2011

Ditulis Oleh : Prakoso Bhairawa Putera 

Peneliti Muda bidang Kebijakan dan Administrasi (Kebijakan Iptek) – LIPI, dan Peserta Program Beasiswa Pascasarjana Ristek 2010 di Universitas Indonesia

Baru-baru ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mengagas terobosan baru dalam tata kelola daerah tujuan wisata atau yang dikenal dengan destinasi.

Tata kelola daerah tujuan wisata yang dicanangkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berlabel “DMO”, merupakan kepanjangan dari Destination Management Organization. Pengelolaan DMO ini dilaksanakan di 15 destinasi yang selanjutnya disebut dengan klaster.

Kelimabelas klaster DMO tersebut meliputi Kota Tua Jakarta, Pangandaran, Danau Toba, Bunaken, Sabang, Tana Toraja, Borobudur, Rinjani, Raja Ampat, Wakatobi, Tanjung Puting, Derawan, Danau Batur-Kintamani, dan Pulau Komodo-Kelimutu-Flores serta Bromo-Tengger-Semeru. Konsep tata kelola klaster tersebut mengadopsi dari cerita sukses dari beberapa negara yang telah mengadopsi konsep ini di negaranya. DMO sesuai dengan buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan DMO (Kemenbudpar, 2010), diartikan sebagai tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningktakan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Jika menterjemahkan konsep tersebut maka ada empat sistem yang setidaknya saling hubung dan bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu sistem destinasi, sistem tata kelola, sistem informasi, komunikasi dan teknologi, dan sistem pemasaran. Keempat sistem tersebut senada yang diungkapkan oleh Putera (2009) pada Biskom, edisi Juli 2009 bahwa ada empat faktor yang menentukan DMO yaitu unsur pemerintah, bisnis, pariwisata, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Putera (2009) menjelaskan bahwa unsur-unsur yang ada dalam DMO akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi dalam tata kelola yang meliputi perencanaan, implementasi, dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Serta perlu adanya integrasi satu dengan yang lain, atau umumnya disebut sebagai koordinasi. Fungsi-fungsi tersebut dalam perkembangan teknologi saat ini bisa didekatkan dengan teknologi informasi. Konsep inipun sangat sesuai dengan konsep DMO yang dipaparkan oleh Kemenbudpar, bahwa fungsi-fungsi dalam tata kelola dilakukan secara inovatif dan tersistem melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terintegral diantara stakeholder yang ada.

Keterkaitan antara DMO dan TIK

Zelenka (2009) menjelaskan, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sejak tahun 1980-an telah merubah wajah pariwisata di dunia, dimana telah terjadi revolusi dalam proses distribusi produk-produk pariwisata, komunikasi dengan konsumen dan lintasan bisnis diantaranya, gambaran kewilayahan, akses informasi, daftar harga, keamanan, serta jalur-jalur alternatif. Kesemua ini merupakan dampak dari hadirnya TIK. Sementara itu Putera (2009) menyebutkan, pengembangan dalam penerapan elektronika pariwisata saat ini telah bergerak pada pemuktahiran dengan paradigma pengelolaan sistem informasi pariwisata terpadu melalui Destination Management Organization (DMO). Paradigma ini mempertimbangkan peran dan fungsi suatu daerah tujuan wisata. Pengelolaan DMO dilakukan secara terpadu oleh lembaga pemerintah, perusahaan swasta, organisasi profesi dan elemen-elemen yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Kegiatan pengelolaan ini mengarah pada pencapaian pembangunan ekonomi dan keseimbangan pembangunan wilayah.

Bahkan Chang (2003) telah melakukan riset yang menghasilkan enam dasar strategi dalam penerapan sistem informasi untuk DMO, meliputi: pertama, sumber keunggulan kompetitif adalah informasi – sehingga aliran informasi merupakan kunci dalam implementasi. Siapa saja yang memberikan informasi dengan baik dan lengkap dialah pemenangnya. Konsep ini dapat dilakukan melalui e-tourism. Kedua, Sistem Informasi merupakan investasi jangka panjang. Nilai kemanfaatan yang dihasilkan dengan sistem ini baru bisa dirasakan apabila sistem yang dibentuk dilakukan secara berkelanjutan dan informasi yang diberikan secara terus menerus dilakukan up dating dan melibatkan seluruh komponen kepariwisataan yang ada. Ketiga, memperjelas resiko yang ada: setiap sistem pasti memiliki peluang terjadinya permasalahan, sehingga sebelum diimplementasikan perlu diketahui hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi jalannya sistem, seperti resiko teknik, fungsi, internal maupun dari luar. Hal tersebut bisa dideteksi sejak awal, setiap peluang terjadinya resiko. Keempat, Diferensiasi: produk dan jasa yang unik.

Sistem informasi merupakan portofolio bagi pemasaran produk dan jasa yang ditawarkan dan berbeda dengan pesaing yang ada. Kelima, Co-alignment: penyelasaran antara lingkungan ekternal, pilihan strategi, struktur organisasi, dan kinerja sektor keuangan. Langkah awal dari implementasi sistem informasi adalah penilaian terhadap lingkungan ekternal dengan mengidentifikasi kekuatan pendorong, perubah, dan pengantar nilai-nilai. Variabel dalam DMO harus dioptimalkan untuk saling berhubungan dalam rangka pencapaian tujuan pemasaran destinasi. Keenam, kontinuitas: kesinambungan dari arah dan pelaksanaan sistem informasi. Tanpa adanya keberlanjutan dan dilakukan secara terus menerus sulit pencapaian tujuan dapat terwujud.

TIK adalah salah satu kunci daya saing sejauh mana wisata dan bisnis yang ada disekitarnya berfungsi dengan baik. Bahkan virtualisasi objek wisata yang terdapat dalam website dan pemesan online menuju objek tersebut menjadi isu yang saat ini sedang berkembang (Bojnec & Kribel, 2005).

DMO tidak hanya semata-mata dipandang sebagai bentuk organisasi dalam pandangan klasik yang mengharuskan adanya bentuk hierarki pembagian tugas secara tegas dengan garis wewenang dan penugasan. Tetapi DMO sejalan dengan kelahirannya di masa modern, hendaklah dipandang sebagai bentuk pengorganisasian pengelolaan destinasi dengan menggunakan pendekatan modern pula, yaitu pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi. Ada tiga komponen penting dalam DMO yang sering dikemukakan Presenza (2005), yaitu coordination tourism stakeholders, destination crisis management dan destination marketing.

Bangunan DMO dengan Peran TIK di dalamnya

Destination marketing, menjadi ujung tombak dalam komponen DMO. Keberhasilan DMO dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pada akhirnya berdampak pada peningkatan volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat lokal. Kesemua ini ditentukan bagaimana destination marketing dapat menarik sebanyak-banyaknya pengunjung untuk datang ke wilayah yang telah dipromosikan. Destination marketing meliputi beberapa aspek, yaitu Trade shows, Advertising, Familiarization tours, Publication & Brochures, Events & Festivals, Cooperative Programs Direct Mail, Direct Sales, Sales Blitzes, dan Web Marketing. Banyak persepsi yang hanya memandang destination marketing sebagai bagian terpisah dari DMO. Padahal, justru bagian ini menjadi vital dalam memberikan informasi dan menarik minat wisatawan untuk datang ke wilayah tersebut. Dengan kata lain, percuma saja telah membangun kesadaran kolektif diantara stakeholders destinasi, membangun kawasan lebih baik, tetapi informasi tentang semua itu tidak dijalankan. Ketiga komponen tersebut haruslah berjalan secara bersama, dan bahu membahu dengan saling dukung, serta saling melengkapi.

Prinsip Dasar DMO Web

Banyak kajian dan contoh-contoh sukses dalam penerapan sistem ini. Namun, pada kesempatan ini, ada lima prinsip dasar yang umum dan penting untuk dipahami dalam membangun sistem informasi terintegrasi (DMO Web). Abouttourism memberikan catatan penting sebagai berikut:

Pertama, Look Good atau dalam bahasa yang mudah dipahami adalah enak dilihat. Artinya sebuah tampilan DMO Web harusnya memenuhi unsur visual yang atraktif dan menarik, enak dibaca, mudah dalam navigasi, serta penggunaan warna dan huruf yang padupadan.

Kedua, Perhatikan Konten, konten diibaratkan sebagai jalan untuk menunjukkan tentang apa yang ada pada kawasan tersebut. Pada konten ini akan terlihat jelas bagaimana setidaknya wisatawan bisa datang ke lokasi, menghubungi stakeholder yang ada, dan pada akhirnya akan terjadi transaksi. Informasi yang disajikan harus terkini dengan beragam visual yang menarik, seperti foto, video, dan cerita-cerita wisatawan yang pernah berkunjung.

Ketiga, Jadikan audien sebagai bagian dari DMO Web, karena bagaimanapun juga wisatawan adalah tujuan market sehingga melibatkan mereka secara langsung dalam DMO Web sangat dibutuhkan. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan membangun komunitas online untuk menyebarkan keunggulan kompetitif dari destinasi yang ada. Beberapa studi tentang DMO Web di Eropa menyebutkan bahwa lebih dari setengah atau 57% dari pengguna DMO Web membaca ulasan perjalanan, dan 43% mengunjungi forum dialog yang berhubungan dengan perjalanan.

Keempat, SEO atau Search Engine Optimization. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah, para stakeholders harus pandai-pandai memberikan kata kunci ataupun pengkategorian dari setiap informasi yang ditampilkan dalam DMO Web. Tren yang ada biasanya calon pengunjung akan melakukan pencarian informasi pada mesin-mesin pencarian sehingga hanya 10 hasil pencarian utama yang sering kali dibuka. Kelima, Mengkoversikan. Memasukkan semua element mulai dari web desain, konten, penggunaan media sosial, dan strategi SEO adalah bukan hal mudah, DMO web bukan sekedar tempat jualan hotel, tikel ataupun paket liburan secara online, tetapi ada sisi lain yang bisa diberikan kepada calon pengunjung seperti informasi agenda kegiatan di kawasan, keunikan budaya, ataupun aktivitas kepariwisataan lainnya.

Tidak kalah pentingnya DMO web merupakan wadah komunikasi antar stakeholders yang ada, serta pembangunan sistem informasi ini dapat menjadi penyedia informasi yang lengkap dan akurat bagi konsumen/turis untuk mempersiapkan liburan mereka dan dapat melakukan pemesanan terhadap produk dan layanan pariwisata yang akan dituju, selain itu juga membantu perusahaan pariwisata agar lebih baik mengintegrasikan semua layanannya melalui pengorganisasian dan promosi secara personal dan meningkatkan pengalaman pariwisata, serta sistem ini membantu semua para pemangku kepentingan di daerah dan nasional untuk bersama-sama dalam menggunakan sistem dan database pariwisata tunggal untuk meningkatkan kerjasama serta menghindari informasi yang tidak konsisten.

Pada akhirnya DMO Web menjadi alat untuk industri pariwisata nasional dan DMO untuk mempromosikan secara efektif dan hemat biaya layanan pariwisata mereka ke seluruh dunia dan menjadikannya sebagai prioritas utama aplikasi e-commerce dan e-tourism.

Baca Selengkapnya

Museum Kita dalam Optimisme New Brand Visit 2010

Pada 30 Desember 2009 lalu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mencanangkan tahun 2010 sebagai “Tahun Kunjungan Museum”. Bahkan pada awal Januari 2010 diluncurkan juga Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM) yang akan berlangsung sepanjang 2010-2014. Peluncuran gerakan GNCM diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan revitalisasi museum di Indonesia.

Dengan pencanangan ini, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengharapkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun turis asing ke berbagai museum yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pencanangan Tahun Kunjungan Museum dapat pula meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sesuai fungsi museum itu sendiri.

Berbicara museum, ada baiknya kita melihat rujukan pada definisi yang diberikan International Council of Museums. Museum adalah institusi permanen yang melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif di masa depan.

Kondisi di lapangan menunjukkan, kunjungan masyarakat ke museum yang tersebar di berbagai kota di Indonesia belum menggembirakan, atau hanya 2 persen dari jumlah penduduk per tahun (Kompas, 16 April 2009).

Minimnya kunjungan disebabkan oleh banyak faktor. Thomas Haryonagoro (2009) menjelaskan, ada kesan di masyarakat selama ini yang kurang berpihak terhadap museum, di mana fasilitas ini dianggap tidak atraktif, tidak aspiratif, tidak menghibur, dan pengelolaan dilakukan seadanya. Keberadaan museum belum mampu menunjukkan nilai-nilai koleksi yang tersimpan kepada publik. Kondisi sumber daya manusia di museum pun memprihatinkan. Edukator (programmer) kurang profesional, kehumasan (public relation) lemah, kurang aktif. Pemasaran ataupun informasi tentang museum hanya seadanya dan cenderung stagnan. Kondisi ini diperparah pula dengan penyelenggara pariwisata yang kurang berpihak kepada museum. Museum dinilai belum menjadi destinasi yang potensial. Otonomi daerah pun menghambat konsolidasi pusat-daerah.

Saat ini jumlah museum di Indonesia tercatat 281 unit, dan diperkirakan akan terus bertambah. Museum tersebut antara lain tersebar di Jawa Tengah (41 museum), DKI Jakarta (62 museum), dan DI Yogyakarta (32 museum). Berdasarkan data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2009), jumlah kunjungan terhadap 80 museum di seluruh Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2006, jumlah kunjungan ke museum mencapai 4.561.165, lalu turun menjadi 4.204.321 di tahun 2007, bahkan di tahun 2008 turun kembali menjadi 4.174.020 pengunjung. Keadaan semacam ini jelas mengindikasikan bahwa museum kurang diminati sebagai salah satu tujuan wisata.

Museum di Sumatera

Sejak bergulirnya otonomi daerah, kewenangan pengelolaan museum diserahkan ke daerah sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

Palembang adalah salah satu kota di Sumatera yang banyak menyimpan benda-benda sejarah. Beberapa kalangan mengharapkan museum-museum di kota ini perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaannya (Antara, 9 Januari 2010). Kurang terawatnya koleksi berharga, mutu fasilitas atau wahana penyimpanan menjadi permasalahan utama. Padahal jika ditelusuri, potensi museum di daerah yang merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya itu dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Ada beberapa museum terkenal di Palembang, antara lain Museum Balaputra Dewa (dikelola Pemprov/Dinas Pendidikan Sumsel), Museum Sultan Mahmud Badaruddin II (dikelola Pemkot Palembang), Museum Tekstil, Museum Sriwijaya di kompleks Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (dikelola Dinas Pendidikan Provinsi), dan Monumen Amanat Perjuangan Rakyat. Berbedanya pengelola tiap museum di Palembang juga berdampak pada mekanisme anggaran yang diperoleh atau diperuntukkan bagi perawatan tiap museum.

Dalam sebuah pemberitaan yang diturunkan kantor berita Antara edisi 9 Januari 2010, disebutkan bahwa beberapa museum di Palembang sangat memprihatinkan, seperti Museum Sriwijaya di kompleks TPKS, Museum Tekstil, dan Museum Balaputra Dewa. Museum Sriwijaya sering tidak beroperasi dan tutup. Kondisi sekitarnya nampak kotor serta kumuh. Koleksi Rumah Limas dan bangunan sekitar Museum Balaputra Dewa juga terlihat memerlukan perbaikan karena mulai keropos dimakan usia dan rayap. Kondisi penerangan lampu museum pada malam hari sangat kurang. Beberapa pengunjung museum membandingkannya dengan kondisi Museum Sultan Mahmud Badaruddin di dekat Benteng Kuto Besak (BKB), pinggiran Sungai Musi dan Monpera yang tidak berjauhan lokasinya. Kedua museum itu relatif banyak dikunjungi masyarakat, termasuk turis mancanegara.

Kondisi yang agak berbeda terlihat dari pengelolaan Museum Negeri Sumatera Utara. Sebagaimana hasil wawancara Inside Sumatera dengan Kepala Museum, Sri Hartini, (edisi Desember 2009), terlihat adanya upaya membangkitkan image baru pada museum tersebut. Tetapi “revolusi museum” tidaklah mudah. Pada awal perencanaan, ada kesulitan untuk meyakinkan pihak-pihak terkait, bahwa renovasi ruang dan display akan berakibat positif bagi jumlah kunjungan. Pembangunan museum tidak masuk dalam program utama pemerintah yang masih berkutat pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Keberlangsungan operasional Museum Negeri Sumut selama ini hanya karena adanya dana reguler yang memang tidak dialokasikan untuk wawasan permuseuman moderen.

Selain mampu merubah tampilan museum, perubahan persepsi terhadap pengelolaan museum juga menjadi penting. Hal ini juga yang dilakukan Sri Hartini. Paradigma lama yang selama ini menganggap pengelolaan museum dengan semata-mata berorientasi koleksi, selanjutnya perlu dikembangkan pula dengan orientasi publik.

Di Jambi, rendahnya kunjungan wisata ke museum sebagai pusat wisata sejarah lebih banyak dipengaruhi kurangnya kegiatan rekreasi yang digelar di arena museum. Masyarakat Jambi cenderung enggan berkunjung ke museum kalau hanya untuk melihat-lihat benda-benda bersejarah yang dinilai hanya barang kuno (Radesman Saragih: Suara Pembaruan, 7 Nopember 2009). Salah satu terobosan penting yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk menstimulus jumlah pengunjung--baik pihak Museum Negeri Jambi dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi--adalah terus menggencarkan berbagai kegiatan rekreasi, seni, budaya, dan pendidikan di arena museum. Sasaran utama kegiatan tersebut umumnya anak-anak dan remaja.

Terobosan-terobosan semacam ini menjadi penting dalam menggairahkan kunjungan ke museum. Tetapi selain itu, sesungguhnya kita perlu juga mengadaptasi penggunaan teknologi permuseuman yang lebih maju. Misalnya dengan pemanfaatan visualisasi dan animasi bantuan teknologi informasi. Kecanggihan teknologi informasi dapat memopulerkan dan mengomunikasikan museum di jaringan maya. Melalui jaringan itu, museum dan koleksinya mampu menjadi obyek pengetahuan, data, dan wahana tukar-menukar informasi secara lebih luas.

Konsep museum virtual sendiri telah diperkenalkan sejak 1993 oleh Museum of Computer Art (MOCA) yang pada saat itu dipimpin oleh Don Archer. Museum virtual ini merupakan sebuah lembaga nirlaba di bawah Departemen Pendidikan Negara Bagian New York (AS), dan sejak saat itu muncullah virtual museum lainnya.

Sebenarnya konsep museum virtual cukup sederhana, yaitu sebuah halaman dan bagian dari rumah (web) di internet yang sifatnya online dengan memasukkan segala informasi yang selama ini diperoleh melalui museum dengan berkunjung langsung ke lokasi yang kemudian dipindahkan ke lembaran halaman virtual. Di beberapa negara, museum virtual cukup membantu meningkatkan minat mahasiswa dan pelajar untuk studi koleksi museum tersebut.

Langkah Sukses New Brand 2010

Di tengah-tengah kondisi saat ini, di mana keberpihakan terhadap museum mulai kembali diperlihatkan oleh pemerintah, maka setiap potensi museum di Sumatera perlu segera diinventarisasikan. Hal ini merupakan langkah awal atau bisa juga dikatakan sebagai langkah pertama dalam sukses Tahun Kunjungan Museum 2010.

Pendataan kembali museum-museum dan koleksinya penting untuk melihat sejauh mana karakteristik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pendataan pun berfungsi untuk mengetahui kelengkapan koleksi yang dipunyai sesuai dengan daftar inventarisasi, apakah keadaanya terawat atau mulai mengalami kerusakan. Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah “pembangunan kembali” museum dengan paradigma baru. Yang dimaksud pembangunan di sini bukanlah pembangunan gedung baru. Hal ini dapat mencontoh keberhasilan yang dilakukan oleh Museum Negeri Sumatera Utara. Paradigma baru itu adalah orientasi yang lebih besar kepada pelayanan publik, di samping pengoptimalan moderenisasi permuseuman sehingga layak kunjung.

Sedangkan dari sisi marketing, terobosan yang bisa dilakukan museum daerah antara lain, kerja sama dengan pihak-pihak seperti Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pariwisata, dan media massa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berpusat di museum, mengaktifkan kembali study tour ke museum-museum sebagai wisata edukasi, pemasaran museum melalui blog atau web, mempersiapkan diri secara matang bila ikut pameran, dan seterusnya. Seluruh kegiatan itu harus mampu mengubah citra museum yang tua, kuno, kumuh dan tidak cozy.

Tentu ada banyak lagi terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh pihak pengelola museum. Mengingat program Tahun Kunjungan Museum 2010 sebagai “jualan” pokok pariwisata Indonesia, maka dukungan dari pemerintah daerah menjadi penting. Semoga tahun 2010 ini menjadi awal yang baik untuk mengembalikan museum kita sebagai khasanah yang bernilai edukasi yang bermanfaat untuk pemartabatan pengetahuan dan jati diri anak bangsa di tengah pengaruh global

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera, penulis adalah Peneliti Muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Publikasi: Majalah Inside Sumatera, edisi 15 Juni 2010

Baca Selengkapnya

JEJARING PARIWISATA: ADA DMO DI DALAM

Penggunaan teknologi informasi ternyata juga menciptakan peluang dalam penguatan jejaring pada sektor pariwisata. Egger (2008) mengemukakan, media internet adalah pusat informasi yang paling penting dalam perencanaan perjalanan wisata. Jaringan virtual ini menciptakan rantai nilai ekonomi yang terhubung antara satu kepentingan dan kepentingan lainnya dalam kerangka industri pariwisata.

Dukungan teknologi informasi selanjutnya terlihat dengan tersedianya e-tourism. E-tourism didefinisikan oleh Ndou dan Passiante (2005) sebagai batasan tentang sistem jaringan pariwisata yang terbuka dengan segala kemandirian terhadap keberagaman yang merujuk pada infrastruktur teknologi informasi dan terintegrasi dengan nilai-nilai.

Konsep ini selajutnya diperjelas oleh Putera dkk. (2008) bahwa e-tourism dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.

E-tourism merupakan kesatuan sistem dari destination management systems (DMS). Sebagai satu sistem, DMS akan saling ketergantungan dengan komponen yang lain sehingga DMS merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pariwisata, bisnis, serta pemerintah.

Kelemahan

Egger (2008) memberikan empat kelemahan jejaring tujuan wisata selama ini, yaitu culture and leisure facilities, hoteliers, potential guests, dan pengelolaan pariwisata.

Ada beberapa situs pariwisata yang memang bisa dilacak dengan mesin pencari, tetapi ada juga yang tidak bisa dilacak. Hal ini disebabkan informasi mengenai pariwisata hanya tersimpan pada halaman-halaman situs yang tidak terintegral satu sama lain pada kawasan yang sama. Hal semacam ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui budaya dan keunggulan suatu tujuan wisata. Culture and leisure facilities biasanya dijadikan sebagai pilihan pengunjung untuk mendatangi suatu wilayah tujuan wisata. Informasi-informasi seperti ini kurang tersedia di dalam fasilitas e-tourism.

Pengunjung biasanya mendatangi suatu wilayah, lebih untuk menikmati daerah tujuan wisata. Namun, hotel hendaknya tetap menyediakan informasi tambahan untuk mendatangkan pengunjung tersebut menikmati akomodasi dari hotel. Seperti, layanan tur, fasilitas wisata tambahan, ataupun kenyaman seperti mandi uap dan spa. Fasiltas tersebut sering diabaikan oleh pengelola hotel, dengan hanya menampilkan video ataupun gambar dengan kualitas yang kurang baik. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap deskripsi tentang akomodasi yang akan diperoleh pengunjung, jika memilih hotel tersebut.

Saat ini banyak sekali tamu potensial yang kebingungan untuk merencanakan kunjungan wisata mereka. Keterbatasan informasi yang hanya diperoleh dari situs hotel, situasi informasi pariwisata membuat tamu-tamu potensial tersebut tidak bisa dengan jelas merencanakan dan menentukan pilihan.

Pengelolaan pariwisata biasanya tunduk pada batas-batas geografis dan politik. Akan tetapi, bagi pengunjung, mereka lebih memperhatikan pada topografi, budaya, bahasa, dan sebagainya sehingga perbedaan ini sering terjadi perdebatan pada pelaksanaannya. Keempat aspek ini menjadi hal-hal yang selama ini dirasakan bersinggungan dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di daerah.

Paradigma baru

Ada konsep baru yang mencoba memberikan jawaban terhadap permasalahan lemahnya sistem jejaring pariwisata. Konsep tersebut dinamakan Destination Management Organization (DMO). DMO adalah sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang memiliki kelengkapan sebagai satu sistem.

Morrison, Bruen, dan Anderson (1998) memberikan lima fungsi dari DMO. Pertama, sebagai economic driver dalam menghasilkan pendapatan daerah, lapangan pekerjaan, dan penghasilan pajak yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, sebagai community marketer dalam visualisasi gambar tujuan wisata, kegiatan pariwisata sehingga menjadi pilihan pengunjung. Ketiga sebagai industry coordinator yang memiliki kejelasan terhadap fokus pertumbuhan industri yang mendatangkan hasil melalui pariwisata. Keempat, sebagai quasi-public representative, yaitu keterwakilan pendapat terhadap industri pariwisata yang dinikmati pengunjung ataupun grup pengunjung. Kelima, sebagai builder of community pride, peningkatan kualitas hidup.

Koordinasi pemangku kepentingan (coordination tourism stakeholders) merupakan inti dari sistem DMO. Komponen ini menjadi kunci sukses karena menitikberatkan pada hubungan jejaring yang membentuk sistem DMO.

Sebagai salah satu kompenen khas dari DMO, pengelolaan tamu (visitor management) menjadi penting dalam pasokan produk jasa terhadap pengunjung. Informasi/riset mendukung semua kegiatan dari DMO. Kegiatan ini menjadi bermanfaat karena memberikan gambaran secara komprehensif tentang selera pasar, pasokan industri pariwisata, dan kesenjangan yang perlu diatasi melalui perencanaan dan pembangunan. Informasi/riset diperlukan untuk mendukung keputusan dan tindakan yang dilakukan dari setiap kegiatan.

Perlu pula dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terdiri atas kegiatan untuk meningkatkan keterampilan SDM di bidang pariwisata, seperti pelatihan dan kerja praktik di beberapa pusat-pusat pelatihan dan industri pariwisata.

Tujuan pemasaran menjadi ujung tombak dalam komponen DMO. Keberhasilan DMO ditentukan bagaimana tujuan pemasaran dapat menarik sebanyak-banyaknya pengunjung untuk datang ke wilayah yang telah dipromosikan. Dengan kata lain, pengembangan DMO sebagai bentuk baru dalam pengelolaan pariwisata daerah menjadi penting bagi pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk pariwisata. ***

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera, Penulis, peneliti muda kebijakan dan perkembangan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Publikasi: Pikiran Rakyat, edisi 26 Juli 2010

Baca Selengkapnya